26 C
Jakarta
Selasa, 31 Januari, 2023

Rumah Dinas PNS di IKN, Begini Penampakan dan Fasilitasnya

JAKARTA, duniafintech.com – Ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur mulai dibangun, dan nantinya sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi syarat akan mendapat rumah dinas.

Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono buka-bukaan soal hunian yang bakal dipakai oleh para abdi negara di IKN. Menurutnya semua PNS yang pindah ke IKN bakal mendapat rumah dinas dan juga bisa membeli non dinas.

Rumah dinas didapatkan dari negara, tapi, PNS juga bisa membeli rumah komersil yang nantinya akan dikembangkan oleh pihak swasta di sekitar IKN.

“Skemanya seperti yang sudah ada, ada rumah dinas ada yang non dinas. Rumah dinas tak bisa diperjualbelikan, nanti pasti pake uang negara masuk ke situ. Cuma kan ada bagian swasta bisa masuk, mungkin ada ASN pengin beli kan,” kata Bambang.

Baca jugaProyek Rumah Dinas IKN Segera Bergulir, Nilainya Rp493,7 M

Menurutnya, pihak swasta juga diminta untuk membentuk kompleks-kompleks pengembangan wilayah komersial.

“Swasta juga bakal bikin satu kompleks multiple usage. Ada komersialnya, departement store segala macam, dan ada apartemen juga,” ujarnya.

Rumah dinas memang jadi salah satu fasilitas bagi para PNS atau abdi negara yang ikut pindah ke ibu kota negara baru. Ada dua jenis rumah dinas yang disiapkan, yaitu rumah susun alias rusun dan rumah tapak.

Nah semua aparatur sipil negara dengan jabatan tinggi, seperti pejabat kepala kementerian/lembaga hingga seorang menteri bakal mendapatkan fasilitas berupa rumah tapak. Sisanya bakal mendapat rumah susun.

Baca jugaPromosikan IKN ke Dunia Internasional, Jokowi Gandeng Tony Blair

Terkait rumah dinas di IKN Bagi PNS dengan jabatan hingga Eselon II akan mendapatkan fasilitas hunian rumah susun. Rinciannya, untuk jabatan fungsional akan mendapatkan rumah susun dengan luas 98 meter persegi, untuk jabatan Eselon III mendapatkan fasilitas seluas 190 meter persegi, dan untuk jabatan Eselon II mendapatkan fasilitas rumah dinas seluas 290 meter persegi.

Masih terkait rumah dinas PNS di IKN, untuk jabatan tertinggi mulai dari Eselon I hingga menteri atau kepala lembaga akan mendapatkan rumah dinas berbentuk rumah tapak. Rinciannya, untuk eselon I mendapatkan rumah dinas seluas 390 meter persegi, pejabat negara mendapatkan rumah seluas 490 meter persegi, dan setingkat menteri atau kepala lembaga mendapatkan rumah seluas 580 meter persegi.

Baca jugaAsuransi Kesehatan Karyawan: Jenis & Rekomendasi Terbaiknya

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Investasi Sektor Manufaktur Naik 52 Persen di Tahun 2022, Tembus Rp497,7 Triliun

JAKARTA, duniafintech.com - Investasi pada sektor industri manufaktur di Tanah Air terus meningkat meski di tengah dinamika geopolitik dunia yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi global....

Daftar HP Samsung Terbaru 2023 Dari Berbagai Seri

JAKARTA, duniafintech.com - Samsung dikenal sebagai salah satu merek ponsel pintar atau HP favorit banyak orang, terutama bagi para pengguna sistem operasi Android. Pasalnya,...

Sri Mulyani Upayakan Sinergi APBN Kembangkan Produktivitas UMKM

JAKARTA, duniafintech.com - Sinergi APBN sebagai instrumen keuangan negara dengan para pelaku usaha menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat mengamplifikasi pemulihan ekonomi Indonesia. Berkaitan dengan...

Moncer! Ekspor Mobil Surplus Capai 64 Persen

JAKARTA, duniafintech.com - Industri otomotif ekspor mobil surplus merupakan salah satu sektor manufaktur yang strategis karena berperan penting dalam upaya menopang perekonomian nasional.  Juru Bicara...

Berikan PMN, Sri Mulyani Minta BTN Penuhi Kebutuhan Rumah

JAKARTA, duniafintech.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hak untuk mendapatkan tempat tinggal, termasuk dari BTN, yang layak diatur dalam undang-undang. Namun...
LANGUAGE