JAKARTA, duniafintech.com – Pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan akan mengaplikasikan BBM jenis Bio Solar dicampur minyak sawit 35 persen alias 30. Rencananya kebijakan tersebut efektif per Januari 2023 mendatang.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengungkapkan berdasarkan informasi yang didapat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa jenis BBM Bio Solar yang beredar di masyarakat nantinya akan tercampur dengan 35 persen minyak sawit 35 persen atau B35 (biodiesel per 1 Januari 2023.
Baca juga: BPH Migas Perkirakan Penggunaan BBM Natal Tahun Baru Akan Meningkat
“Yang saya tahu, mereka (Kementerian ESDM) mulai Januari tahun depan akan diterapkan B35,” kata Eddy, merujuk pada BBM jenis Bio Solar dicampur minyak sawit.
Kendati demikian, Eddy menyinggung terkait pemerintah mengembangkan B40 belum ada penerapan kebijakan tersebut kepada masyarakat.
Meski sudah dilakukan uji coba, hasilnya masih tergolong sangat baik, namun terdapat beberapa kendala dari sisi produksinya.
Menurutnya para produsen belum mampu untuk menerapkan B40 secara penuh kepada masyarakat. Sebab, apabila menerapkan B40 berpengaruh terhadap kadar volume yang naik, kurang lebih berada di kisaran 15 juta kiloliter.
Sedangkan kapasitasi produksi dari produsen biodiesel itu mencapai 16 juta kiloliter. Artinya, masih sangat rentan untuk menerapkan secara penuh kepada masyarakat.
“Untuk itu, pemerintah memutuskan di tahun 2023 akan menerapkan B35 terlebih dahulu sembari dilihat perkembangannya. Namun tidak menutup kemungkinan juga untuk B40,” kata Eddy.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peluang untuk meningkatkan dan memperluas substitusi bahan bakar fosil dan petrokimia di kawasan ASEAN sangat potensial, mengingat keberadaan CPOPC (CPO Producer Countries) yang terdiri dari Indonesia dan Malaysia.
Indonesia mampu memproduksi 40% dari total minyak nabati dunia. Komoditas kelapa sawit sendiri jauh lebih unggul dibandingkan komoditas pesaing minyak nabati lainnya karena memiliki produktivitas lebih tinggi dengan menggunakan lahan yang lebih sedikit.
Airlangga menjelaskan di tengah tantangan global, Pemerintah memandang tantangan tersebut sebagai peluang. Pada sektor energi, untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah berupaya menjaga ketersediaan energi tetap ada dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Baca juga: Penyesuaian Harga BBM jadi Momok untuk Inflasi Indonesia
Di sektor pangan, Pemerintah mendorong petani gurem untuk menanam jagung, kedelai, dan sorgum sebagai tumpangsari selama 3 (tiga) tahun program replanting kelapa sawit untuk menjaga cash flow.
“Pemerintah juga memprioritaskan ketahanan pangan dengan pengembangan food estate dalam bentuk koperasi untuk memberikan akses bantuan, pembiayaan, dan fasilitas lain yang diberikan oleh Pemerintah bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan sektor swasta,” ujar Airlangga.
Dia mengungkapkan berbeda dengan negara-negara lain pada 2022–2023, negara-negara ASEAN-5 diproyeksikan tidak akan mengalami resesi tetapi menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (booming) disertai dengan tingkat inflasi yang relatif moderat.
Kondisi tersebut memungkinkan peningkatan konsumsi minyak sawit di kawasan ini baik untuk oleofood maupun melalui ekspansi domestik dan untuk substitusi bahan bakar fosil maupun petrokimia yang semakin mahal secara global.
Kenaikan harga minyak mentah pada 2022-2024 menyebabkan produk turunan seperti petrokimia menjadi lebih mahal.
“Oleh karena itu, upaya substitusi bahan bakar fosil dengan biodiesel sawit, green fuel lainnya, dan petrokimia dengan oleokimia berbasis sawit merupakan strategi yang akan membuat industri sawit lebih layak di tengah krisis. Hingga tahun 2022, Indonesia masih menerapkan B30. Saat ini, Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel lebih rendah daripada HIP Solar,” kata Airlangga.
Baca juga: Perbedaan Warna Pertalite Tak Pengaruhi Kualitas BBM
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
