25 C
Jakarta
Sabtu, 28 Januari, 2023

Tidak Sesuai SNI, Kementerian Perdagangan Musnahkan Produk Baja

JAKARTA, duniafintech.com – Kementerian Perdagangan memusnahkan produk baja tulangan beton (BjTB) berjumlah 419.537 batang dengan berat 2.302 ton atau senilai Rp32,23 miliar. Produk tersebut dimusnahkan karena melanggar aturan karena tidak memenuhi syarat mutu Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan terhadap produk baja tersebut dengan merek tertentu.

Baca juga: Kementerian Perdagangan Terima Aduan Paling Banyak soal Belanja Online

Pengawasan dilakukan sebagai respons atas informasi bahwa terdapat produk BjTB yang beredar diperdagangkan dengan harga murah namun tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan secara teknis.

“Kami telah melakukan pengujian di laboratorium terakreditasi. Hasilnya, produk-produk tersebut dinyatakan tidak memenuhi ketentuan SNI yaitu SNI 2052:2027,” kata Zulkifli.

Dia menambahkan setelah tidak terbukti memenuhi SNI, produk tersebut segera diamankan sebagai langkah pencegahan awal meminimalisasi kerugian konsumen dalam aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen dan lingkungan hidup (K3L). 

“Tindakan pengamanan sementara dilaksanakan berdasarkan Pasal 40 Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa untuk selanjutnya dimusnahkan,” kata Zulkifli.

Baca juga: Kementerian Perdagangan Pastikan Lembaga Pembiayaan Dukung UMKM untuk Ekspor

Dia mengungkapkan perdagangan produk BjTB harus memenuhi persyaratan mutu SNI. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jika dilakukan tindakan tersebut berpotensi melanggar pasal 8 ayat (1) huruf a UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman sanksi pidana berdasarkan pasal 62 ayat 1 dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

“Perlindungan konsumen atas kegiatan perdagangan barang dan atau jasa harus menjadi komitmen penting bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Caranya dengan memastikan seluruh kewajibannya telah dipenuhi dan barang atau jasa yang diperdagangkan telah sesuai dengan persyaratan teknis yang diwajibkan. Jika terjadi pelanggaran akan dilanjutkan ke ranah penegakan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku,” kata Zulkifli.

Baca juga: Lindungi Konsumen, Kementerian Perdagangan Blokir Tautan Marketplace

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Normalisasi APBN, Pemerintah tidak Tanggung Biaya Pasien Covid-19

JAKARTA, duniafintech.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa seluruh belanja APBN 2023 telah dinormalisasi atau normalisasi APBN. Artinya, seluruh belanja APBN...

Masa PPKM Dicabut, Pemerintah Rumuskan Kebijakan Pasca Pandemi

JAKARTA, duniafintech.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan terkendalinya laju kasus pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini telah mendorong perbaikan kondisi perekonomian nasional yang...

Apa Itu Crypto Winter dan Bagaimana Dampaknya terhadap Investor?

JAKARTA, duniafintech.com – Apa itu crypto winter? Istilah ini kian santer terdengar belakangan ini, utamanya di kalangan peminat kripto. Sebagai informasi, saat ini di dunia...

AFPI Salurkan Pendanaan Mencapai Rp495,51 Triliun

JAKARTA, duniafintech.com - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatat sejak 2018 hingga November 2022, agregat penyaluran pendanaan mencapai Rp495,51 triliun yang disalurkan oleh...

Berita Ekonomi Hari Ini: Mulai Juni, RI Setop Ekspor Timah dan Tembaga

JAKARTA, duniafintech.com – Berita ekonomi hari ini mengulas terkait larangan ekspor timah dan konsentrat tembaga dan mineral lainnya. Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), dipastikan bahwa...
LANGUAGE