JAKARTA, duniafintech.com – Perkembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM terus menjadi salah satu perhatian serius pemerintah Indonesia.
Kekinian, 1 juta produk usaha mikro kecil menengah ditargetkan dapat masuk e-katalog. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menargetkan, sebanyak satu juta produk itu bisa masuk ke e-katalog pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Baca juga: Berita Fintech Hari Ini: KoinWorks Alirkan Rp13 Triliun untuk UMKM
Melalui e-katalog tersebut, pemerintah diwajibkan membeli berbagai produk usaha mikro kecil menengah, demi mendorong barang lokal sekaligus meningkatkan perekonomian nasional.
Dia menyebutkan, saat ini baru sekitar 600 ribuan produk UMKM yang sudah masuk e-katalog.Â
“Masih ada sekitar 400 ribuan lagi, kita berusaha jemput bola karena sebagian pelaku UMKM masih belum yakin kalau masuk e-katalog ada yang beli,” katanya di Gedung Smesco, Jakarta, dikutip dari Republika, Jumat (2/8/2022).Â
Dijelaskan Teten, pemerintah ingin memastikan pengadaan secara konvensional bergeser ke pengadaan secara elektronik.Â
Maka itu ia menegaskan, penting bagi para UMKM di Tanah Air mendaftarkan produk di e-katalog pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Akan semakin banyak pengadaan (barang pemerintah) lewat elektronik. Jadi bukan pengadaan biasa,” jelas Teten.
Baca juga: UMKM Wajib Paham, Ini Cara Daftar Sertifikasi Halal Kemenag
Seperti diketahui, sebanyak 40 persen belanja pemerintah dan lembaga negara telah dialokasikan ke produk usaha mikro kecil menengah. “Hari ini nilainya kira-kira Rp 400 triliun lebih,” ujar dia.
Jika perekonomian semakin berkembang dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sekarang Rp 2.700 triliun semakin kuat, sambungnya, maka semakin banyak yang dibelanjakan ke UMKM. Kebijakan tersebut, kata dia, sangat fundamental sekaligus mendukung berkembangnya industri lokal.
“Kalau produk (UMKM) belum begitu bagus, maka kalau pemerintah beli, mereka akan terus riset dan tingkatkan kualitas produksinya. Pemerintah pahami ini, jadi pemerintah harus membeli,” tuturnya.
Ia menyebutkan, belanja pemerintah ke usaha mikro kecil menengah yang sebesar Rp 400 triliun dapat menciptakan lapangan pekerjaan sekitar 2 juta orang. “Itu bisa mengerek perekonomian sebanyak 1,8 persen menurut hitungan BPS (Badan Pusat Statistik),” ujar Teten.
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com.
Baca juga: Berita Fintech Indonesia: Cara Kembangkan UMKM dengan Pinjaman Modal dari Fintech
Penulis: Kontributor/Panji A Syuhada
