JAKARTA, duniafintech.com – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan perlunya aksesibilitas dan keterjangkauan layanan keuangan digital untuk diperluas hingga menjangkau pelosok tanah air, demi meningkatkan inklusi keuangan yang mendorong pemulihan ekonomi nasional yang kokoh, berkelanjutan dan lebih merata.
“Di dalam negeri upaya pengembangan ekonomi keuangan digital diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur digital, membentuk peraturan yang menunjang pembangunan digital termasuk Peta Jalan Jalan Indonesia Digital 2021-2024, serta menggencarkan edukasi dan literasi digital,” kata Wapres Ma’ruf Amin terkait layanan keuangan digital.
Baca juga: Wamendag Dorong Masyarakat Tingkatkan Penggunaan Pembayaran Digital
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan perlunya pengembangan talenta digital.
Menurutnya hal itu merupakan salah satu prasyarat fundamental dalam mendorong percepatan transformasi ekonomi dan keuangan digital. Pemerintah telah mencetuskan berbagai program untuk skilling, reskilling, dan upskilling, salah satunya Program Kartu Pra Kerja yang mengusung inovasi dengan pendekatan sistem end to end digital.
“Hal itu menjadi momentum bagi kita bersama untuk melakukan showcasing serta sinergi bauran kebijakan demi terwujudnya ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Rudy.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan ekonomi digital Ekonomi digital telah menjelma sebagai salah satu buffer bagi stabilitas perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan global saat ini.
Tercatat menurut hasil studi Google Temasek, Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 sebesar USD 77 miliar atau tumbuh 22% (yoy) dan diprediksi akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga USD 130 miliar pada tahun 2025.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Teknologi Tingkatkan Ekonomi Digital
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dengan mempertimbangkannya besarnya potensi ekonomi digital, keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 juga telah mengangkat transformasi digital sebagai salah satu deliverables yang dihasilkan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga terus berupaya mendorong pengembangan ekonomi digital melalui penguatan sinergi dan inovasi kebijakan.
“Hal ini menjadi sangat penting karena kita menggunakan ekonomi digital atau digital platform sebagai buffer dan juga akselerator daripada pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di ASEAN,” ujar Airlangga.
Dia mengungkapkan penguatan infrastruktur digital menjadi salah satu langkah konkret yang ditempuh Pemerintah dengan melakukan perluasan jaringan 4G, penerapan teknologi 5G, pemanfaatan Low Earth Orbit Satellite, hingga pelaksanaan berbagai inisiatif dan program yang dapat mendukung inklusivitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, termasuk peningkatan akses terhadap layanan keuangan atau keuangan inklusif.
Seiring dengan bonus demografi yang akan terjadi, Pemerintah juga telah berupaya mengatasi tantangan kesenjangan dalam literasi dan keterampilan digital (gap digital talent and literacy) melalui berbagai program seperti Program Kartu Prakerja, Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship (DTS), Digital Leadership Academy (DLA), hingga Sea Labs Academy.
“Yang perlu kita ingat bahwa 10 hingga 13 tahun ke depan adalah momentum yang sangat penting bagi Indonesia karena momentum bonus demografi hanya akan berlangsung sampai tahun 2038,” kata Airlangga.
Baca juga: Pembayaran Digital Menggunakan Layanan majoo Pay
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
