JAKARTA, 15 November 2024 – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyadari tantangan yang dihadapi daya beli masyarakat Indonesia saat ini, terutama dalam menghadapi berbagai faktor eksternal yang bisa menggerus kemampuan belanja masyarakat dan salah satu yang menjadi perhatian serius adalah aktivitas judi online, yang menurutnya dapat menyerap daya beli masyarakat tanpa memberikan kontribusi nyata pada konsumsi rumah tangga.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR/MPR, Jakarta, beberapa waktu lalu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tetap waspada terhadap dampak ekonomi dari judi online atau yang disebutnya sebagai judol.
“Saya tidak memungkiri ada indikasi-indikasi yang perlu diwaspadai, dan kami akan terus berhati-hati terhadap situasi ini,” jelasnya.
Sri Mulyani menambahkan bahwa aktivitas judi online memang menjadi salah satu yang dicurigai berpotensi menguras daya beli masyarakat. Dana yang dikeluarkan dalam judi online tidak memberikan dampak produktif pada perekonomian, sehingga meskipun beberapa orang memiliki daya beli, konsumsinya “hilang” ke dalam aktivitas yang tidak memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi riil.
Menurutnya, hal ini bisa mengurangi porsi pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan dasar dan konsumsi lainnya yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dampak Judi Online Terhadap Ekonomi Indonesia
Judi online adalah salah satu fenomena yang berkembang pesat, terutama dengan kemajuan teknologi dan kemudahan akses internet. Menurut laporan terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sekitar 78 persen dari penduduk Indonesia telah terhubung ke internet pada tahun 2023.
Aksesibilitas ini turut membuka peluang bagi aktivitas seperti judi online untuk semakin mudah diakses masyarakat, termasuk dari segmen usia muda yang rentan.
Dampak ekonomi dari judi online bukan hanya menurunkan daya beli secara langsung, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti utang, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas keuangan keluarga.
Studi oleh Bank Indonesia pada 2022 menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga yang tidak produktif, seperti judi, memiliki korelasi negatif terhadap pertumbuhan konsumsi, sehingga bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi secara agregat.
Kehilangan daya beli masyarakat akibat judi online juga dikhawatirkan bisa mengalihkan prioritas belanja dari kebutuhan utama, seperti pangan dan pendidikan, ke arah aktivitas non-produktif yang tidak memberikan manfaat bagi ekonomi riil.
Strategi Mitigasi Pemerintah Terhadap Tantangan Daya Beli
Menyikapi berbagai tantangan ini, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi mitigasi untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Pemerintah menyadari bahwa selain dari faktor judi online, kenaikan harga pangan yang dipicu oleh fenomena El Niño juga turut menggerus daya beli masyarakat.
“El Niño menyebabkan kenaikan harga pangan yang tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan inflasi dan menekan daya beli masyarakat,” ujar Sri Mulyani.
Dalam menghadapi tekanan inflasi pangan, pemerintah mengambil langkah cepat dengan mengalokasikan berbagai bantuan sosial (bansos) yang ditargetkan kepada 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah. Bantuan ini mencakup beberapa program seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin di tengah kenaikan harga-harga.
Sri Mulyani juga menambahkan bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan program bantuan ini tepat sasaran. Menurut data dari Kementerian Sosial, jumlah penerima PKH mencapai sekitar 10 juta keluarga pada 2024, dan pemerintah menargetkan untuk memperluas cakupan program ini di daerah-daerah yang paling terdampak oleh kenaikan harga pangan akibat El Niño.
Pemerintah juga terus mengawasi perkembangan harga bahan pokok dan berencana menambah pasokan di pasar, guna menjaga stabilitas harga.
Kebijakan Fiskal dan Intervensi Ekonomi untuk Memulihkan Konsumsi
Selain bantuan sosial, Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah menggunakan berbagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung daya beli masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui subsidi energi, terutama subsidi bahan bakar, yang turut membantu menjaga stabilitas harga transportasi dan distribusi barang.
“Subsidi ini penting agar masyarakat tidak menghadapi beban biaya yang terlalu tinggi di tengah situasi ekonomi yang masih rentan,” jelasnya.
Dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), subsidi energi mencapai Rp 157 triliun pada 2023, yang mencakup subsidi bahan bakar dan listrik. Dengan menjaga agar biaya transportasi tidak mengalami lonjakan yang signifikan, diharapkan harga bahan pokok juga tetap terkendali.
Di samping subsidi, pemerintah juga menambah alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan agar daya beli kelompok rentan dapat terjaga. Menurut data dari Kementerian Keuangan, pada 2024, anggaran pendidikan mencapai Rp 616,6 triliun atau sekitar 20 persen dari total APBN, sementara anggaran kesehatan mencapai Rp 155,9 triliun. Anggaran ini diharapkan dapat menopang daya beli dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, terutama di masa-masa sulit.
Fenomena judi online serta berbagai tantangan eksternal seperti inflasi dan kenaikan harga pangan akibat El Niño menjadi perhatian utama pemerintah dalam upaya menjaga daya beli masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap aktivitas ekonomi yang tidak produktif, seperti judi online, yang dapat mengurangi kemampuan konsumsi masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga terus mengupayakan berbagai kebijakan, mulai dari bantuan sosial, subsidi energi, hingga peningkatan anggaran di sektor esensial, untuk memastikan daya beli tetap terjaga.
Dengan upaya bersama yang melibatkan berbagai kementerian, pemerintah berharap dapat meminimalkan dampak negatif dari tantangan-tantangan ini, sehingga masyarakat Indonesia tetap memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keberhasilan dari berbagai kebijakan mitigasi ini akan sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
