Bank Indonesia (BI) memproyeksikan nilai transaksi uang elektronik hingga akhir tahun akan mencapai Rp284 triliun atau meningkat 38,75% dibandingkan dengan nilai transaksi tahun lalu (yoy).
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, nilai transaksi uang elektronik sampai dengan kuartal III-2021 telah menyentuh Rp209,81 triliun atau meningkat sebesar 45,05% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Nilai transaksi uang elektronik sampai dengan kuartal III-2021 meningkat 45,05% (yoy) menjadi Rp209,81 triliun, dan diproyeksikan meningkat 38,75% (yoy) hingga mencapai Rp284 triliun untuk keseluruhan tahun 2021,” katanya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Selasa (19/10).
Peningkatan Transaksi Digital Banking
Di samping itu, peningkatan nilai transaksi juga terjadi di digital banking. Perry menjelaskan, hingga kuartal III-2021 nilai transaksi digital banking mencapai Rp28.685,5 triliun atau meningkat 46,72% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dengan pertumbuhan yang signifikan tersebut, maka BI memproyeksikan bahwa nilai transaksi digital banking hingga akhir tahun 2021 akan mencapai Rp 39.130 triliun atau tumbuh 43,04% (yoy).
“Nilai transaksi digital banking sampai dengan kuartal III-2021 meningkat 46,72% (yoy) menjadi Rp28.685,48 triliun, dan diproyeksikan tumbuh 43,04% (yoy) mencapai Rp39.130 triliun untuk keseluruhan tahun 2021,” ucapnya.
Adapun, Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung akselerasi ekonomi keuangan digital nasional.
Berbagai program digitalisasi sistem pembayaran, seperti perluasan QRIS, Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) dan reformasi regulasi, serta rencana implementasi BI-FAST, terus diakselerasi.
BI Fast merupakan layanan yang akan menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang akan beroperasi selama 24 jam dan mempercepat sistem kliring di bank tanpa batas
“Transaksi ekonomi dan keuangan digital tumbuh terus seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking,” tuturnya.
Uji Coba Digitalisasi Bansos
Di samping itu, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah dengan pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) serta optimalisasi dan percepatan penyaluran bansos.
Digitalisasi bansos tersebut merupakan upaya pemerintah dan BI untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan jaminan sosial sehingga dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
Tak hanya itu, Perry pun menuturkan, Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang di seluruh wilayah Indonesia, dengan penguatan strategi distribusi uang dan pembukaan kembali layanan kas seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas di masing-masing daerah.
Hal ini pun tercermin dari sisi tunai, di mana Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada September 2021 tumbuh 10,44% (yoy) mencapai Rp841,73 triliun.
Menahan Tingkat Suku Bunga Acuan
Sementara itu, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 18-19 Oktober 2021, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%.
Selain itu, BI juga mempertanyakan tingkat suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%.
Menurut Perry, keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah prakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Anju Mahendra
