JAKARTA, duniafintech.com – Pemerintah tengah menyiapkan subsidi tambahan bagi masyarakat akibat dari meningkatnya ketidakpastian global yang dipicu perang Rusia-Ukraina, seperti minyak goreng dan Upah.
Subsidi tersebut berupa bantuan langsung tunai (BLT) Minyak Goreng senilai Rp300.000 untuk tiga bulan dan bantuan subsidi upah senilai Rp1 juta untuk 8,8 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta/bulan, serta sejumlah insentif lainnya.
Namun, dari mana sumber dana tersebut? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) masih tersisa sebanyak Rp455 triliun.
Dana inilah nantinya yang akan dipakai, atau dialihkan untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat. Pasalnya, setelah berhasil bangkit dari dampak pandemi Covid-19, kini tantangan baru muncul dari situasi geopolitik global.
“Kita masih ada Rp455 triliun untuk PCPEN. Ini akan difokuskan untuk program-program seperti labor intensif atau program untuk meningkatkan ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja,” katanya dalam konferensi pers virtual, Selasa (5/4).
Adapun, subsidi tambahan yang diberikan pemerintah, seperti BLT Minyak goreng ini akan diberikan kepada 23,5 juta penerima. Dalam program ini pemerintah membutuhkan dana Rp6,9 triliun.
Sedangkan, untuk subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan ini akan diberikan kepada 8,8 juta penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp8,8 triliun.
Di samping itu, pemerintah juga menjalankan program bansos produktif untuk pelaku usaha mikro, yang diberikan kepada 12 juta penerima dengan nilai Rp600.000. Kebutuhan dana untuk program ini senilai Rp7,2 triliun.
Kemudian, presiden juga meminta perhatian atas kenaikan harga pupuk. Subsidi pupuk akan diberikan untuk komoditas prioritas seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu, dan cacao.
Pemberian subsidi pupuk terbatas pada jenis pupuk Urea dan NPK yang mengalami kenaikan akibat konflik Rusia-Ukraina.
Tak hanya itu, pemerintah pun mendorong agar BLT Dana Desa juga terus dijalankan untuk memberikan perlindungan sosial bagi sejumlah masyarakat yang terkena dampak peningkatan harga komoditas dunia.
“Juga tadi sampaikan untuk mulai terus ditingkatkan langkah-langkah koordinasi untuk bidang ketahanan pangan, seperti bagaimana kita pembukaan lahan, irigasi, dan ketersediaan pupuk dan bibit,” ucapnya.
Adapun, untuk barang-barang yang sebetulnya bisa diproduksi di Indonesia, Jokowi mendorong agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan diproduksi di dalam negeri.
“Ketahanan pangan dan energi menjadi salah satu hal yang perlu ditingkatkan. Instruksi presiden untuk pangan yang siklusnya tidak lebih tiga bulan seperti padi dan kedelai harusnya bisa direspons lebih cepat oleh kementerian terkait untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah,” tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Rahmat Fitranto
