Apa Perbedaan UMR dan UMK: Penetapan Komponen Upah

JAKARTA, duniafintech.com – Apa perbedaan UMR dan UMK adalah dua konsep penting dalam hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pembayaran pekerja di Indonesia. Meskipun seringkali disamakan, keduanya memiliki perbedaan signifikan.

Pengusaha dan pekerja dapat mengelola pembayaran upah dan hak-hak tenaga kerja mereka dengan lebih baik sesuai dengan konteks geografis dan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di tempat mereka bekerja. Berikut ulasannya:

1. Definisi Dasar:

• Upah Minimum Kota (UMK): UMK adalah tingkat upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten. Ini berarti setiap kota atau kabupaten dapat menentukan UMK mereka sendiri, yang bisa lebih tinggi daripada UMR.
• Upah Minimum Regional (UMR): UMR adalah tingkat upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Ini berlaku untuk seluruh provinsi dalam wilayah tertentu. Walaupun ada perbedaan UMR antarprovinsi, satu provinsi biasanya memiliki satu UMR yang sama.

Baca juga: Perbedaan UMKM dan Startup: Dampak Ekonomi Negara

2. Penetapan Tingkat Upah:

• UMK: Penetapan UMK dilakukan oleh pemerintah daerah, biasanya berdasarkan pertimbangan biaya hidup dan faktor-faktor lokal lainnya. Oleh karena itu, UMK dapat bervariasi dari satu kota atau kabupaten ke kota atau kabupaten lainnya.
• UMR: Pemerintah pusat menetapkan UMR untuk setiap provinsi. Sebagai contoh, provinsi-provinsi di Pulau Jawa mungkin memiliki UMR yang berbeda satu sama lain. Pemerintah provinsi berwenang untuk menyesuaikan UMR sesuai dengan kondisi setempat.

3. Tingkat Kepatuhan:

• UMK: Tingkat kepatuhan terhadap UMK dapat berbeda-beda di setiap kota atau kabupaten, tergantung pada penegakan hukum daerah setempat. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan bisa menjadi permasalahan terutama jika pengusaha tidak mematuhi UMK yang ditetapkan.
• UMR: Karena UMR ditetapkan oleh pemerintah pusat, tingkat kepatuhan biasanya lebih tinggi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten di seluruh provinsi, dan pengusaha yang tidak mematuhi UMR dapat menghadapi sanksi.

4. Penyesuaian Periodik:

• UMK: UMK cenderung diubah lebih sering dan lebih fleksibel. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan UMK mereka sesuai dengan perubahan biaya hidup setempat.
• UMR: Penyesuaian UMR biasanya dilakukan setahun sekali atau sesuai kebijakan pemerintah pusat. Hal ini membuatnya kurang responsif terhadap perubahan-perubahan cepat dalam ekonomi.

Baca juga: Menabung 100 Juta bagi Generasi Milenial Gaji UMR ini Tipsnya!

5. Cakupan Geografis:

• UMK: Cakupan UMK terbatas pada wilayah tertentu, yaitu kota atau kabupaten yang menetapkannya. Karyawan yang bekerja di luar wilayah tersebut mungkin tidak terlindungi oleh UMK setempat.
• UMR: UMR mencakup seluruh provinsi, sehingga melindungi pekerja di seluruh provinsi tersebut, tanpa memandang di kota atau kabupaten mana mereka bekerja.

6. Komponen Penetapan 

• Wilayah dan Tingkatan Geografis:

• • UMK: UMK diterapkan di tingkat kota atau kabupaten tertentu. Ini berarti bahwa setiap kota atau kabupaten dapat menetapkan UMK yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial mereka sendiri. Sebagai hasilnya, UMK dapat bervariasi secara signifikan antara daerah.
  • UMR: UMR, di sisi lain, berlaku di tingkat provinsi atau regional yang lebih luas. Hal ini mengharuskan provinsi atau wilayah tertentu untuk menetapkan satu tingkat UMR untuk seluruh wilayah tersebut. Oleh karena itu, UMR lebih homogen dan berlaku untuk wilayah yang lebih luas.

Baca juga: Tips Beli Rumah KPR, Gaji UMR Simak Ya!

• Angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL):
  • UMK: KHL yang digunakan dalam penetapan UMK biasanya lebih spesifik dan berbasis pada data dan kondisi yang ada di kota atau kabupaten tertentu. KHL dapat berbeda antara satu kota dengan yang lainnya.
  • UMR: UMR seringkali menggunakan KHL yang lebih umum dan merata, mengingat cakupan wilayah yang lebih luas. KHL dalam UMR cenderung lebih konsisten di seluruh provinsi atau wilayah yang sama.

• Peraturan Hukum:
  • UMK: UMK sering kali lebih tunduk pada peraturan kota atau kabupaten setempat, dan proses penetapannya mungkin mengikuti pedoman yang berbeda antarwilayah.
  • UMR: UMR biasanya tunduk pada peraturan provinsi atau regional yang lebih seragam. Ini dapat menghasilkan proses penetapan yang lebih konsisten di seluruh wilayah tersebut.

• Perbedaan Tingkat Upah:
  • UMK: Karena UMK diterapkan di tingkat kota atau kabupaten, tingkat upah minimum dapat sangat bervariasi antara satu tempat dengan yang lainnya. Kota-kota dengan biaya hidup yang lebih tinggi biasanya memiliki UMK yang lebih tinggi.
  • UMR: UMR, yang berlaku di wilayah yang lebih luas, cenderung memiliki tingkat upah minimum yang lebih seragam di seluruh provinsi atau wilayah tersebut.

Baca juga: Contoh Usaha Modal Kecil Gaji UMR: Dapat Cuan Gede !

• Perkembangan Ekonomi dan Perubahan Sosial:
  • UMK: Karena UMK dapat berubah secara independen di setiap kota atau kabupaten, mereka cenderung lebih responsif terhadap perubahan ekonomi dan sosial setempat.
  • UMR: UMR dapat lebih lambat dalam menyesuaikan perubahan ekonomi dan sosial karena harus mempertimbangkan kondisi di seluruh provinsi atau wilayah.