DuniaFintech.com – Amerika Serikat dimungkinkan untuk mengadopsi teknologi blockchain pada pemilu di November 2020. Upaya ini dilakukan lantaran adanya wabah Corona. Ada pun pihak yang mencoba untuk menggagas proyek ini ialah WinterGreen Research and Government Blockchain Association (GBA), yang merupakan pengembang teknologi blockchain untuk mendeteksi penipuan.
Susan Eustis selaku pimpinan GBA mengungkapkan kepada cointelegraph, bahwa pandemi COVID-19 menjadi pertimbangan utama perlunya proyek tersebut.
“Pemungutan suara berbasis aplikasi digital perlu segera dilakukan. Sama halnya dengan pasar kesehatan jarak jauh (telemedicine) yang mulai bermunculan melalui layanan virtual zoom dan Cisco WebEx. Dorongan pasar yang sama juga berlaku dalam pemilihan politik tahun ini,”
Penerapan blockchain pada pemilu 2020 dihadirkan dengan format aplikasi. Hal ini membuat Eustis perlu mendapatkan persetujuan dari seluruh negara bagian. Setelan melakukan perbincangan dengan beberapa pejabat pemerintahan, ia merasa optimis untuk proses adopsi teknologi yang dijuluki ‘blackbox‘, utuk diterapkan pada agenda politik 4 tahunan di Negeri Paman Sam.
Baca juga:
- Ditengah Pandemi, OJK Terus Cermati Kondisi Sektor Jasa Keuangan
- Bisa Kirim Uang Hingga Ke 47 Negara Melalui Aplikasi Fintech Ini!
- OJK: Waspadai Fintech Lending dan Investasi Ilegal di Masa Covid-19
Solusi Blockchain untuk Pemilu Amerika Serikat
Untuk memantapkan adopsi blockchain untuk pemilu, Eustis beserta pihaknya akan melakukan serangkaian tahap uji coba. Salah satunya, adalah pelatihan kepada petugas resmi pemilu November nanti. Ia berharap pemungutan suara secara virtual akan menjadi mitigasi penyebaran COVID-19.
Eustis menjelaskan, pihaknya tengah mencari beberapa penyelenggara blockchain jenis private untuk proyek aplikasi. Ia juga mengatakan, daftar nama pengembang dari proyek ini juga akan segera diumumkan. Pada tahap pengembangan, GBA akan menetapkan standarisasi blockchain untuk aplikasi, setelah aplikasi terbentuk, WinterGreen akan memberikan pelatihan untuk petugas resmi pemungutan suara. Menurut pemetaan, jika pandemi COVID-19 terus menjalar hingga November, maka pemerintah terpaksa menerapkan skema pemilihan dengan mengacu kepada standar abad 21.
DuniaFintech/FauzanPerdana
