JAKARTA, duniafintech.com – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan bahwa mulai ke depan pelatihan bisnis yang digelar oleh para birokrat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kementerian dan lembaga akan dihentikan.
Pasalnya, para birokrat ini tidak memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk mengajarkan atau memberikan pelatihan bisnis bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sehingga, hasilnya pun dinilai tidak optimal.
“Kami akan ganti pendekatan birokrasi di dalam pengembangan UMKM. Jadi nanti tidak ada lagi pelatihan-pelatihan yang dilakukan birokrat. Orang ASN enggak ngerti bisnis disuruh ngajarin bisnis, kan ngaco,” katanya dalam acara Sheconomy The Future of Woman in Business, Rabu (22/12).
Dia bilang, praktik semacam ini harus sudah mulai diubah. Lebih-lebih dengan perkembangan teknologi digital saat ini di mana model bisnis berkembang sangat jauh dibandingkan sebelumnya dan setiap usaha dituntut masuk ke ekosistem digital.
Karena itu, ke depan pemerintah akan menggandeng inkubator bisnis, yang biasa mengembangkan bisnis perusahaan rintisan (startup) untuk dapat membimbing UMKM agar bisa go digital.
Dengan demikian, peran pemerintah hanya sebagai penyedia pembiayaan dan menyerahkan sepenuhnya perihal pengembangan UMKM ini kepada ahlinya.
“Ini enggak boleh diterus-terusin (ASN beri pelatihan). Kita harus bekerja sama dengan inkubator bisnis, baik di kampus atau swasta. Pemerintah sediakan saja pembiayaannya mereka (inkubator) yang melakukan itu. Jadi harus didampingi. Ini pendekatan kita,” ucapnya.
Teten pun bilang, dengan masuk ke ekosistem digital peluang UMKM untuk mendapatkan akses permodalan dan pembiaya jauh lebih besar. Sebab, tidak banyak dari UMKM ini yang dapat mengakses pembiayaan bank konvensional.
Apalagi, perkembangan teknologi finansial (fintech) telah mampu memfasilitasi kebutuhan kelompok yang unbankable tersebut.
Dia pun menuturkan, selain penyedia pembiayaan digital seperti fintech lending, saat ini banyak modal ventura asing yang berminat untuk membiayai bisnis UMKM di Indonesia. Hanya saja, karena tidak memiliki legalitas dokumen dan visibilitas, serta plan bisnis yang jelas, para investor tersebut urung masuk.
Oleh sebab itu, ke depan pemerintah akan menguatkan bisnis plan UMKM ini di dalam sistem inkubator agar lebih visible secara bisni dan dapat diukur potensinya ke depan. Sehingga, para pemodal memiliki gambaran utuh teekait bisni tersebut.
“UMKM visible dari segi bisnis, tapi kalau ada investor mau masuk karena enggak ada bisnis plan, enggak bisa baca (rencana bisnis). Enggak bisa masuk. Ini kita (harus) bikinkan bisnis plan-nya,” ucapnya.
Adapun, pemerintah tengah mencoba menarik modal ventura asing untuk masuk ke dalam ekosistem UMKM nasional. Beberapa waktu lalu Kemenkop UKM telah menggelar “fund festival” untuk mewujudkan hal tersebut.
Dalam kegiatan tersebut Kemenkop UKM bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan juga Orbit Future Academy dan sejumlah pihak lain, yang bertujuan mendevelop model bisnis UMKM yang lebih adaptif dengan perkembangan ekonomi digital.
“Kemarin kita kerja sama dengan LPDB dan Orbit, untuk mulai menggaet modal ventura dari luar. Kemarin sudah masuk lumayan. Kita baru bikin fund festival jadi kita mendevelop modal bisnis UMKM yang sudah bagus dan visible,” ujarnya.
Lebih jauh, Teten mengungkapkan bahwa, saat ini pemerintah tengah menggodok Peraturan Presiden (Perpres) terkait kewirausahaan untuk menguatkan integrasi sistem inkubasi bisnis yang terhubung dengan akses pembiayaan.
“Itu bisa melahirkan entrepreneur-entrepreneur baru,” tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Anju Mahendra
