JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari ini mengumumkan kebijakan signifikan yang akan mengubah lanskap asuransi kendaraan dan keselamatan jalan di Indonesia. Mulai Januari 2025, seluruh pemilik kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, diwajibkan memiliki asuransi. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas dan kebutuhan akan perlindungan finansial yang lebih baik bagi para pengguna jalan.
Asuransi Kendaraan Wajib Mulai 2025, OJK Tekankan Pentingnya Perlindungan
“Asuransi kendaraan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban bagi setiap pemilik kendaraan bermotor,” tegas Sekar Putih, Juru Bicara OJK, dalam konferensi pers hari ini. “Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Kami ingin memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas mendapatkan perlindungan finansial yang memadai, sehingga mereka tidak perlu menanggung beban berat akibat kerugian material maupun cedera.”
Kebijakan asuransi kendaraan wajib ini mencakup dua jenis asuransi utama, yaitu Asuransi Tanggung Jawab Pihak Ketiga (TPL) dan Asuransi Kerusakan Kendaraan (comprehensive). Asuransi TPL akan menanggung biaya kerugian yang dialami pihak ketiga akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan tertanggung, seperti biaya pengobatan, kerusakan properti, dan santunan kematian. Sementara itu, asuransi comprehensive akan memberikan perlindungan lebih luas, termasuk biaya perbaikan kendaraan tertanggung akibat kecelakaan, pencurian, atau bencana alam.
Keputusan OJK ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan komunitas pengendara. Ketua AAUI, Budi Santoso, menyatakan, “Kami sangat mendukung kebijakan asuransi kendaraan wajib ini. Ini adalah langkah maju yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan industri asuransi. Kami berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi dan mendorong pertumbuhan industri asuransi di Indonesia.”
Komunitas pengendara juga menyambut positif kebijakan ini, meskipun beberapa dari mereka mengungkapkan kekhawatiran mengenai biaya premi asuransi. Menanggapi hal ini, OJK menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk memastikan premi asuransi tetap terjangkau dan sesuai dengan kemampuan masyarakat. OJK juga akan melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat mengenai manfaat asuransi kendaraan dan pentingnya memiliki perlindungan finansial.
“Kami memahami bahwa biaya premi bisa menjadi perhatian bagi sebagian masyarakat, terutama bagi pemilik kendaraan dengan penghasilan rendah,” ujar Sekar Putih. “Oleh karena itu, kami akan terus memantau dan memastikan bahwa premi asuransi tetap terjangkau dan kompetitif. Kami juga akan bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mengembangkan produk asuransi mikro yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”
OJK juga akan melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat mengenai manfaat asuransi kendaraan dan pentingnya memiliki perlindungan finansial. Sosialisasi ini akan dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media massa, media sosial, dan kegiatan komunitas. OJK juga akan bekerja sama dengan kepolisian dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa kebijakan asuransi kendaraan wajib ini dapat diimplementasikan secara efektif.
Dengan adanya kebijakan asuransi kendaraan wajib ini, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas dapat menurun dan para pengguna jalan dapat berkendara dengan lebih aman dan nyaman. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi dan mendorong pertumbuhan industri asuransi di Indonesia.
