26.9 C
Jakarta
Selasa, 18 Januari, 2022

Beda dari Pinjol Ilegal, AFPI Beberkan Denda Maksimum Pinjol Legal

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengungkapkan hal-hal yang membedakan antara penyelenggara pinjaman online (pinjol) legal dan ilegal

Direktur Eksekutif AFPI Kuseryansyah menjelaskan, salah satu hal yang membedakan antara pinjol ilegal dengan yang resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah dari sisi denda keterlambatan bayar.

Dia menyatakan, di AFPI telah diatur bahwa denda maksimum keterlambatan bayar bagi peminjam adalah sebesar 100% dari pinjaman. 

“Kalau pinjam di anggota kami, pinjaman Rp1 juta seterlambat-terlambatnya, berapa tahun pun, maksimum yang boleh ditagihkan hanya Rp2 juta. Enggak ada seperti yang kita dengar di media, orang pinjam 2 juta kemudian beberapa bulan lagi menjadi Rp34 juta,” katanya kepada Duniafintech.com, Jumat (19/11).

Sementara di pinjol ilegal, bunga yang ditetapkan seharinya bisa sangat besar, bahkan untuk denda keterlambatan per harinya dapat mendekati dari jumlah pinjaman yang diajukan oleh konsumen. 

Karena itu, dia menyarankan agar masyarakat hanya melakukan transaksi pada pinjaman online yang resmi dan diawasi oleh regulator dan asosiasi. Dia pun meminta agar masyarakat mencari tahu terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menggunakan salah satu aplikasi.

“Kalau legal enggak boleh, karena ada di code of conduct. Kalau mereka melanggar mereka dapat disanksi, salah satunya bisa diberhentikan keanggotaannya secara permanen, atau izinnya dicabut OJK,” ujarnya.

Melarang Praktik Predatory Lending

Selain itu, yang membedakan antara pinjol legal dan ilegal adalah dari praktik penagihan yang memangsa dan memaksa korbannya. Atau pada praktik pinjol ilegal disebut sebagai predatory lending.

Jadi, pada praktik ini korban yang tidak dapat membayar utangnya ketika jatuh tempo akan diancam dan diintimidasi menggunakan foro atau data pribadi lainnya agar segera membayar kewajibannya. Sedangkan, bunga pinjaman terus berlipat setiap harinya.

Karena intimidasi yang terus-menerus terjadi, korban pun akhirnya terpaksa melakukan pinjaman ke aplikasi pinjol Ilegal lainnya untuk menutup utang di aplikasi sebelumnya. Hal ini yang menyebabkan korban terjebak pada banyak pinjaman online.

“Karena mereka punya senjata data pribadi tadi. Dia mengancam dengan foto, akhirnya orang gali lobang tutup lobang. Pinjamannya makin banyak. Itu namanya predatory lending,” ucapnya.

Melarang Anggota Menagih Dengan Ancaman

Kuseryansyah memastikan bahwa praktik predatory lending tersebut tidak akan ditemukan di pinjol resmi. Sebab, saat pengajuan pendaftaran yang boleh diakses hanya microphone, kamera, dan lokasi konsumen. Sedangkan, pinjol ilegal mengakses kontak dan data pribadi korban.

Selain itu, AFPI pun telah membuat sistem penagihan yang yang lebih baik dengan mengedepankan etika dan sopan santun. Misalnya, asosiasi melarang anggotanya untuk melakukan penagihan di atas pukul delapan malam.

“Anggota kami dilarang untuk menagih di atas jam delapan malam. Enggak boleh. Ada kan yang cerita jam setengah 12 kami di SMS. Di kami gak boleh, maksimum menagih jam 8 malam,” ucapnya. 

Kemudian di hari besar keagamaan AFPI juga melarang anggotanya untuk melakukan penagihan. Hal ini guna menghormati orang yang sedang menjalankan ibadah. Bahkan, penagihan lewat pesan singkat juga dilarang menggunakan huruf besar semua saat menagih.

“Lebih detil, kita melarang menagih itu dengan capslock. huruf besar semua. Karena enggak sopan, menunjukan kemarahan,” tuturnya.

Sejalan Dengan Fatwa MUI

Kuseryansyah pun menuturkan, praktik penagihan yang lebih humanis tersebut sejalan dengan fatwa haram yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam fatwanya MUI mengharamkan praktik penagihan utang yang dilakukan oleh pinjol dengan menggunakan cara-cara kekerasan, intimidatif, menyebarkan informasi pribadi, dan memaksa konsumen. 

“Menagih dengan seperti itu MUI melarang, kami pun melarang. Enggak boleh anggota kami melakukan penagihan yang mengandung unsur teror dan penekanan. Jadi kita sebenarnya seirama dengan MUI, penagihan yang seperti itu harus kita hentikan,” tegasnya.

Penulis: Nanda Aria

Editor: Anju Mahendra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Ingin Mendapatkan Kartu GPN di Berbagai Bank? Simak Caranya Berikut Ini

JAKARTA, duniafintech.com – Kartu GPN adalah salah satu jenis kartu debit atau yang biasa dikenal dengan kartu ATM. Sebagaimana diketahui, kartu ATM akan memberikan...

Ulasan Lengkap soal e-Money Mandiri: Cara Buat hingga Panduan Top Up

JAKARTA, duniafintech.com – E-money Mandiri adalah uang elektronik yang banyak digunakan oleh orang-orang lantaran kemudahan dalam penggunaannya. Diterbitkan oleh Bank Mandiri, uang elektronik yang...

Besaran Gaji Tukang Parkir Pesawat dan Biaya Pendidikannya

JAKARTA, duniafintech.com - Gaji tukang parkir pesawat atau marshaller dengan tanggung jawabnya memarkirkan pesawat terbang yang berukuran besar ternyata memiliki gaji yang menjanjikan.  Mungkin saja...

Mau Side Job? Ini 7 Situs Penghasil Uang Terpercaya 2022

JAKARTA, duniafintech.com - Situs penghasil uang terpercaya 2022 sekarang ini sudah banyak beredar di internet yang bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Akan...

Alasan Penting Menyimpan Slip Gaji bagi Karyawan

JAKARTA, duniafintech.com - Alasan menyimpan slip gaji bagi semua karyawan di perusahaan manapun tentu saja sangat penting. Menerima gaji adalah sebuah tujuan utama bagi...
LANGUAGE