28.4 C
Jakarta
Jumat, 12 Agustus, 2022

Denda Rp30 Juta Akan Mengintai Para Penunggak Iuran BPJS Kesehatan

JAKARTA, duniafintech.com – Peserta BPJS Kesehatan sebaiknya harus disiplin membayar iuran tepat waktu setiap bulannya, pasalnya denda akan mengintai hingga Rp30 juta, atau 5% dari perkiraan biaya paket penyakit yang diderita peserta (INA-CBGs) kepada peserta yang menunggak bayar iuran.

Ketentuan mengenai denda membayar iuran BPJS Kesehatan ini tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan yang sekaligus menggugurkan Perpres sebelumnya Tahun 2018.

Lantas, kategori peserta BPJS Kesehatan seperti apa yang berpotensi kena denda hingga Rp 30 juta?

Mengutip Perpres tersebut denda tidak akan berlaku bagi peserta yang belum pernah menerima layanan rawat. Denda hanya berlaku bagi peserta yang saat diberhentikan kepesertaannya secara sementara, sempat menerima layanan rawat inap, dan dalam 45 hari aktif kembali atau setelah membayar iuran, kepesertaannya aktif kembali.

Denda akan diberikan apabila peserta tersebut telah menunggak hingga 12 bulan. Setelah itu, denda akan diakumulasi dan dikenakan ke peserta.

Meski demikian, tarif denda 5% atau hingga Rp30 juta hanya berlaku untuk peserta Non-Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP).

“Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu sebesar 5% dari perkiraan biaya paket Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs) berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan: a) jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan b) besar denda paling tinggi Rp 30.000.000,” terang ayat 6 pasal 42, dikutip CNBC Indonesia, Selasa (19/4).

Kemudian, bagaimana dengan peserta yang menunggak dan belum pernah menerima layanan rawat inap?

Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak pembayaran iuran akan diberhentikan kepesertaannya sementara waktu.

“Dalam hal Peserta dan/atau Pemberi Kerja tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan Peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya,” tulis ayat 1 pasal 42 perpres tersebut.

Apabila ingin mengaktifkan kembali kepesertaan di BPJS Kesehatan, maka peserta wajib membayarkan iuran yang mengalami tunggakan. Pembayaran Iuran tertunggak ini dapat dibayar oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta.

“Untuk mempertahankan status kepesertaan aktif, Peserta wajib melunasi sisa Iuran bulan yang masih tertunggak sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) huruf c seluruhnya paling lambat pada tahun 2021,” jelas ayat 3b pasal 42.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Seberapa Penting Asuransi Persalinan? Cari Tahu Yuk di Sini!

JAKARTA, duniafintech.com – Asuransi persalinan atau asuransi melahirkan punya banyak manfaat sehingga tentunya sangat penting untuk dimiliki. Asuransi ini adalah jenis asuransi yang memberikan manfaat...

Cara Top Up OVO lewat Panin Bank, Pasti Praktis dan Aman!

JAKARTA, duniafintech.com – Cara top up OVO lewat Panin Bank berikut ini tentunya penting diketahui oleh para pengguna kedua layanan keuangan ini. Kemajuan teknologi seperti...

Cara Mengaktifkan Rekening Pasif Mandiri, Gampang Kok!

JAKARTA, duniafintech.com – Cara mengaktifkan rekening pasif Mandiri berikut ini tentu penting untuk diketahui oleh para nasabah Bank Mandiri. Pasalnya, hal ini diperlukan, terutama ketika...

Pajak Fintech Berikan Kontribusi Rp83,15 Miliar

JAKARTA, duniafintech.com - Kementerian Keuangan mencatat sektor keuangan digital atau financial technology (fintech) memberikan kontribusi (pajak) sebesar Rp83,15 miliar dari capaian bulan Juni 2022...

Berita Bitcoin Hari Ini: Bitcoin Cs Lanjutkan Penguatan Harga

JAKARTA, duniafintech.com - Berita Bitcoin hari ini datang dari pergerakan aset kripto yang masih menguat dan menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan.  Belakangan ini, harga Bitcoin...
LANGUAGE