Di Tengah Ancaman Krisis Energi, Ekonom Minta Dana IKN Dialihkan ke Sektor Penting

JAKARTA, duniafintech.com – Belum reda akibat pukulan keras pandemi Covid-19, kini ketidakpastian global kembali meningkat akibat dilancarkannya operasi khusus militer oleh Rusia ke Ukraina, yang memicu peningkatan harga minyak mentah dan gas (mugas) dunia.

Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Rizsa, mengatakan, peningkatan migas dunia ini jelas akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lewat subsidi energi yang harus digelontorkan pemerintah.

Oleh karena itu, sambungnya, untuk menekan dampak yang lebih luas terhadap situasi makro ekonomi nasional, dia meminta agar pos anggaran pemerintah untuk pembangunan Ibukota Negara (IKN) Baru di Kalimantan Timur dialihkan untuk sektor-sektor yang dibutuhkan masyarakat.

“Pemerintah harus memprioritaskan belanja APBN ke sektor-sektor yang dibutuhkan masyarakat. Rencana tahap awal dana PEN untuk IKN sebesar Rp127 triliun harus dievaluasi kembali,” katanya kepada wartawan, Selasa (8/3).

Dia menjelaskan, salah satu struktur pembentuk produk domestik bruto (PDB) Indonesia adalah konsumsi masyarakat, karena itu dia meminta agar dana IKN tersebut digunakan untuk menopang konsumsi agar perekonomian nasional tetap bergerak maju.

“Struktur PDB domestik selama ini masih didominasi oleh sektor konsumsi. Harus diperhatikan agar daya beli tetap terjaga dan konsumsi masyarakat tetap normal,” ujarnya.

Dia bilang, perang Rusia-Ukraina akan menambah beban APBN akibat kenaikan harga minyak dunia yang telah mencapai US$120/barrel. Sementara asumsi APBN masih di harga US$63/barrel, sehingga meningkatkan juga beban subsidi energi.  

Kondisi ini merupakan tantangan kebijakan fiskal yang tidak mudah dan harus diatasi oleh pemerintah dan DPR. Pasalnya, dalam enam hingga tujuh tahun terakhir pertumbuhan ekonomi nasional hanya berkisar 5% pertahun. 

Ketimbang era orde baru yang dapat mencapai 7%-8% atau era presiden SBY yang di 6,5% pertumbuhan ekonomi nasional belakang jauh dari kata ideal. 

“Jadi masih belum ideal dan sesungguhnya ekonomi tidak baik-baik saja sejak sebelum Covid-19 dan mungkin lebih berat setelah Covid-19 dan terjadinya perang Rusia-Ukraina. Ada juga ancaman middle income trap,” ucapnya.

Di tengah ketidakpastian yang terus meningkat tersebut, membuat harga bahan bakar minyak (BBM) Indonesia ikut melambung dan membuat beban subsidi meningkat jauh. 

Tercatat, alokasi anggaran untuk subsidi energi sekitar Rp134,02 triliun, yang terdiri dari subsidi jenis BBM tertentu dan LPG 3 Kg sebesar Rp77,54 triliun dan subsidi listrik Rp56,47 miliar. 

Kenaikan harga minyak, akan berdampak pada pos anggaran negara, baik di sisi pendapatan dan pengeluaran. Indonesia merupakan net importir minyak mentah. Data SKK Migas: produksi minyak mentah di Indonesia mencapai 700.000 barel per hari (bph). Sementara, konsumsinya 1,4 juta bph hingga 1,5 juta bph. Sehingga, defisit minyak 500.000 barel, mengandalkan impor.

Penulis: Nanda Aria

Admin: Panji A Syuhada