27.8 C
Jakarta
Senin, 23 Desember, 2024

DPR Ngamuk! OJK Ketahuan Lembek Lawan Judi Online

JAKARTA, 20 November 2024 – Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberantas judi online (judol) kembali menjadi perhatian publik. Anggota Komisi XI DPR RI menilai bahwa OJK seharusnya mengambil peran yang lebih aktif dalam mengatasi aktivitas ilegal ini.

Primus Yustisio, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN, menyampaikan kritik terhadap sikap OJK yang dianggap pasif terkait pemberantasan judi online. Ia menyoroti adanya potensi keterlibatan oknum pemerintah dalam aktivitas tersebut.

“Jangan-jangan ada juga warga OJK yang terlibat, seperti kasus di Kominfo. Tapi ini saya tidak menuduh,” ujar Primus.

Peran OJK dalam Memantau Rekening Judi Online

Primus menekankan pentingnya OJK untuk tidak hanya berfokus pada pemblokiran situs judol, tetapi juga menelusuri aliran dana melalui rekening perbankan. Menurutnya, transaksi perjudian sering kali dilakukan melalui bank, termasuk yang tergabung dalam Himbara.

“Jangan sampai hanya karena mengejar keuntungan, aktivitas seperti ini dibiarkan,” tambahnya.

Usulan Integrasi Sistem dan Mitigasi Risiko

Annisa Mahesa, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, turut menyoroti langkah perbankan dalam memitigasi risiko terkait judol. Ia mencatat bahwa hingga saat ini telah dilakukan pemblokiran terhadap sekitar 8.000 rekening yang terindikasi terlibat.

Annisa mengusulkan agar proses pembukaan rekening bank diperketat, termasuk melalui pengecekan latar belakang dan riwayat calon nasabah. Selain itu, ia mendorong adanya integrasi sistem untuk memantau aliran dana yang terhubung dengan aktivitas judi online.

“Meskipun ada kendala terkait kerahasiaan bank, kita perlu mencari cara agar sistem dapat diintegrasikan untuk menekan aktivitas ini,” ujar Annisa.

Seruan untuk Tindakan Lebih Tegas

Dalam kesempatan tersebut, para anggota DPR RI menegaskan bahwa upaya pemberantasan judi online membutuhkan tindakan tegas dan kolaborasi lintas sektor. Mereka berharap OJK dapat berperan lebih besar dalam mengawasi dan menghentikan transaksi keuangan yang terkait dengan aktivitas ilegal tersebut.

Iklan

mau tayang di media lain juga

ARTIKEL TERBARU