JAKARTA, duniafintech.com – Kabar terkait rencana pemerintah untuk ikut menaikkan harga Pertalite dan LPG 3 Kg, menyusul kenaikan harga Pertamax, dinilai akan semakin memukul daya beli masyarakat. Demikian disampaikan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Meski YLKI sendiri tidak terlalu mempermasalahkan kenaikan harga Pertamax, tetapi mereka mengaku keberatan jika harga pertalite dan LPG 3 Kg ikut terdampak naik. Menurut Pengurus Harian YLKI, Agus Suyatno, Pertamax sendiri bukanlah produk yang disubsidi oleh pemerintah sehingga kebijakan harga dapat dipengaruhi oleh korporasi.
“Harga (Pertamax) akan sangat bergantung pada mekanisme pasar. Terlebih Indonesia sangat bergantung pada impor minyak, melambungnya harga global akan sangat mempengaruhi harga dalam negeri,” ucapnya, seperti dikutip dari Kumparan, Senin (4/4).
Di samping itu, dirinya pun menganggap bahwa persentase pengguna Pertamax tidak besar alias hanya 12—13 persen. Dalam pandangannya, hal ini membuat kenaikan harga Pertamax tidak bakal berdampak besar, terutama kepada inflasi.
“Pertamax tidak ‘diminum’ oleh angkutan umum. Mayoritas pengguna Pertamax adalah kendaraan bermotor pribadi roda empat dan sebagian kecil roda dua,” paparnya.
Di sisi lain, ia pun menilai bahwa SPBU non Pertamina juga telah sejak lama menaikkan jenis BBM serupa Pertamax atau RON 92. Agus menyebut, di level ASEAN, harga Pertamax Indonesia juga paling rendah.
Ia merincikan, di Thailand harganya mencapai Rp20.300 per liter, di Filipina Rp18.900 per liter, di Vietnam Rp19.000 per liter, di Laos Rp18.000 per liter, serta di Kamboja dan Myanmar Rp16.600 per liter.
“Jika harga di Indonesia sangat rendah maka potensi aksi penyelundupan ke negara lain sangat besar,” ulasnya.
Dengan dasar itu, ia pun merasa kenaikan Pertamax di Indonesia dari Rp9.000 per liter menjadi Rp 12.500 per liter bukanlah sebuah masalah. Akan tetapi, ditekankannya pula, kenaikan Pertamax tidak boleh otomatis diikuti dengan naiknya Pertalite dan LPG 3 kg.
“Berbeda konteks ketika kenaikan dilakukan di komoditas Pertalite dan LPG 3 kg. Ini tentu akan semakin memukul daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya baik,” tegasnya.
“Pertalite digunakan oleh lebih dari 76 persen pengguna kendaraan, termasuk angkutan umum. Dengan begitu, kenaikannya akan sangat berdampak pada inflasi.”
Lebih jauh disampaikannya, Pertalite dan LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi. Dengan mencabut atau mengurangi subsidi dalam waktu yang tidak tepat, sambungnya, hal itu bakal menambah beban ekonomi masyarakat.
“Alih-alih menaikan harga Pertalite dan LPG 3 kg, sebaiknya pemerintah dan PT Pertamina fokus melakukan pengawasan dan edukasi pada masyarakat kelompok menengah atas agar tidak bermigrasi dari Pertamax ke Pertalite atau dari LPG non subsidi ke LPG subsidi,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sempat memberikan isyarat soal akan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite hingga gas LPG 3 kg.
“Overall (secara keseluruhan) akan terjadi (kenaikan) nanti Pertamax, Pertalite, kalau Premium belum. Juga gas yang 3 kg (akan naik). Jadi bertahap, 1 April, nanti Juli, bulan September, itu nanti bertahap akan dilakukan oleh pemerintah,” ucapnya, seperti dikutip dari Antara, Jumat (1/4).
Menurut Luhut, pemerintah bakal melakukan perhitungan dengan cermat dan melakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan ini. Namun, dirinya tidak menjelaskan lebih jauh tentang rencana dimaksud.
Penulis: Kontributor/Boy Riza Utama
Editor: Rahmat Fitranto
