duniafintech.com– Seberapa tinggi pun tingkat adopsinya, mata uang virtual masih mengalami masalah yang sama hampir di semua negara: regulasi. Namun kabar baik datang dari Inggris.
Ketiadaan regulasi ini tidak hanya menyulitkan para trader dan orang-orang yang terlibat di dalam industri kripto. Pemerintah yang harusnya bisa mengambil manfaat dari teknologi terkini ini pun bisa kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan.
Inilah yang tampaknya menjadi kecemasan Bank of England. Bank sentral Inggris ini sedang giat melakukan aktivitas pemantauan dari aset kripto yang ada di dalam negeri di tengah panggilan parlemen dan tuntutan untuk segera mengatur regulasi terkait industri kripto setempat.
Baca juga: Usia Emas Anak Penting Bagi Panshopia
Aset Kripto, termasuk Bitcoin dan Blockchain tidak dicakup oleh badan pengawas Inggris, Financial Conduct Authority (FCA). Namun sekelompok anggota parlemen di Komite Keuangan mengatakan peraturan harus diperlakukan sebagai masalah yang mendesak yang harus segera dicari penyelesaiannya. Mengingat meningkatnya risiko seputar crypto–assets dan kerugian konsumen selanjutnya, pengenalan regulasi harus diperlakukan sebagai masalah yang mendesak.
Bitcoin adalah peer to peer versi uang elektronik yang dikembangkan dengan nama samaran Satoshi Nakamoto untuk mengirim pembayaran langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa memerlukan bank. Blockchain adalah rantai blok virtual yang masing-masing berisi data spesifik yang tidak dapat diubah dan tautan ke blok berikutnya, menciptakan rantai informasi setiap blok bersifat anonim tetapi data di dalamnya transparan.
Pemerintah Harus Segera Mengambil Sikap
Komite Keuangan Parlemen Inggris menyebut bahwa pemerintah Inggris harus segera mengakhiri sikap ambigunya terhadap keberadaan Bitcoin dkk di negara tersebut. Dalam sebuah laporannya komite menyebut bahwa selama ini pemerintah belum memutuskan untuk membiarkan cryptocurrency terus bergerak liar atau membuat aturan secepatnya untuk melindungi semua pengguna.
Baca juga: SYNCHRO Hadir untuk Kinerja Bisnis Anda
Nicky Morgan MP selaku ketua komite menyebut bahwa selama ini pemerintah maupun regulator tidak mengeluarkan peringatan secara berkelanjutan terhadap investor potensial mengenai risiko Bitcoin dkk.
Berdasarkan laporan tersebut, regulasi yang lebih baik dapat mengurangi volatilitas suatu aset digital. Harga Bitcoin meningkat dari US$6.472 pada bulan November 2017 menjadi US$17.629 pada bulan Desember 2017, dan kemudian jatuh kembali ke US$7.208 pada Februari 2018. Para anggota parlemen juga menyarankan pemerintah, sebagai bagian dari reformasi regulasi, memposisikan diri sebagai pusat global perdagangan Bitcoin Cs.
Inggris merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang berambisi menjadi ibukota bagi mata uang virtual dunia. Jika langkah pembuatan regulasi dilakukan segera, bukan tak mungkin ambisi itu akan terwujud dalam waktu dekat.
Source: sputniknews.com, cnbcindonesia.com
Written by: Dita Safitri
