Demi UMKM Naik Kelas, Jamkrindo Dorong ke Ekosistem Digital

JAKARTA, duniafintech.com – PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) berencana mendorong seluruh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ke dalam ekosistem digital, sehingga bisa bersaing di masa “new normal” saat ini.

Direktur PT Jamkrindo (Persero) Putrama Wahju Setyawan mengatakan penerapan strategi yang tepat berbasiskan teknologi, UMKM dapat berperan dalam membangkitkan nasional sekaligus turut mendukung fokus penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia 2022 yaitu transformasi ekonomi digital. Semata-mata hal ini juga agar UMKM Indonesia “naik kelas”.

Dia mengungkapkan meski tingkat literasi digital masih tergolong relatif rendah. Menurutnya hal tersebut merupakan tantangan bagi perusahaan untuk menghubungkan UMKM ke dalam ekosistem digital, sehingga diharapkan terjadinya percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Baca juga: Berita Fintech Indonesia: Begini Cara Fintech Bantu Perkembangan UMKM

“Namun, kami optimistis bahwa target digitalisasi UMKM tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh pemangku kepentingan saling bersinergi dan berkolaborasi,” kata Putrama di Jakarta, Senin (25/7).

Putrama menuturkan UMKM berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 61 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen. Adapun diketahui, pemerintah menargetkan agar jumlah UMKM onboarding digtal pada akhir tahun 2022 mencapai angka 20 juta, meningkat 24 juta pada 2023 hingga 30 juta pelaku UMKM go digital pada tahun 2024.

“Selain memberikan kemudahan akses permodalan, Jamkrindo turut menghubungkan UMKM ke ekosistem digital. Termasuk teknik pemasaran yang sesuai untuk mengoptimalkan peluang pasar dan meningkatkan penjualan secara lebih efektif dan efisien dengan dukungan digitalisasi,” kata dia.

Baca juga: Geliatkan Potensi UMKM Indonesia, Menkop Pesan Ke Pemda Bikin Event Promosi

Sebagaimana diketahui, Kementerian Perdagangan menargetkan sebanyak 1.000 pasar rakyat dan 1.000.000 pedagang UMKM untuk menerapkan digitalisasi dengan menerapkan program transaksi non tunai.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan dendgan melakukan digitalisasi pasar rakyat, pasar-pasar rakyat memiliki lokapasar (market place) dan platform untuk menuju era digital yang sekarang sudah masuk di Indonesia. Namun, jangan sampai dengan adanya digitalisasi pasar berdampak terhadap tutupnya pasar konvensional.

“Artinya, ekosistem daring dibangun dan ekosistem luring dikembangkan,” kata Zulkifli.

Zulkifli mengatakan Kementerian Perdagangan akan berkolaborasi dalam penerapan digitalisasi di pasar rakyat dan pelaku UMKM dengan berbagi pemangku kepentingan seperti Bank Indonesia melalui program transaksi non tunai Sehat, Inovatif, Aman, Pakai (SIAP), Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Kemudian pemanfaatan lokapasar melalui Tokopedia, pemanfaatan ride hailing melalui Grab, penerapan situs web pasar, informasi harga dan pencatatan omset pasar melalui Sistem Informasi Sarana Perdagangan (SISP), penerapan informasi harga barang kebutuhan pokok melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) dan penerapan pembayaran retribusi secara elektronik melalui perbankan daerah maupun nasional.

Menurutnya dengan jumlah lebih dari 64 juta, UMKM di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengakselerasi transformasi digital sektor perdagangan dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

“Saya sangat berharap digitalisasi perdagangan yang dilakukan di apsar rakyat dan UMKM dapat menjadi salah satu upaya untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang maju dan inklusif,” ungkapnya.