Jawa Barat sedang dalam keadaan darurat pinjol.
kembali menempati posisi teratas sebagai provinsi jumlah pinjaman online atau fintech peer-to-peer (P2P) lending terbesar nasional yang menempatkannya sebagai darurat pinjol. Berdasarkan data OJK tercatat memiliki pinjaman aktif senilai Rp 20,23 triliun per Februari 2025. Angka itu sama dengan seperempat dari total pinjaman nasional sebesar Rp 80,07 triliun.
Tak hanya nilai pinjaman yang besar, terdapat pula kredit bermasalah. OJK mencatat pinjaman tertunggak di Jawa Barat lebih dari 90 hari sebesar 3,38 persen. Pinjaman aktif senilai Rp 20,23 triliun itu disalurkan ke lebih dari 6,44 juta rekening aktif.
Predikat Jawa Barat yang menjadi provinsi paling banyak menggunakan pinjaman online atau pinjol bukan hanya pada tahun ini saja. Pada Juni 2024, Jawa Barat juga menempati posisi pertama dengan nilai pinjaman aktif sebesar Rp16,5 triliun yang disalurkan ke 4,7 juta rekening aktif. Pun pada Juli 2023, dengan nilai pinjaman aktif sebesar Rp 13,8 triliun.
Dalam tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan pinjaman aktif. Dari tahun 2023 senilai Rp 13,8 triliun, pada 2024 naik menjadi Rp 16,5 triliun, dan 2025 melonjak sebesar Rp 20,23 triliun.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan, tingginya penggunaan pinjol di Jawa Barat disebabkan banyak faktor. Yakni adaptasi dengan teknologi dan kebutuhan hidup yang meningkat, sedangkan kenaikan pendapatan stagnan.
“Pertumbuhan pendapatan di Jawa Barat rata-rata hanya naik Rp100 ribu per bulan di tahun 2024. Hanya naik sekitar 2,8 persen saja, turun dari 2023 yang naik sekitar 4 persen,” kata Huda, dikutip dari Suara.com, Selasa 24 Juni 2025.
Pertumbuhan pendapatan yang terbatas itu kemudian diperburuk dengan kebutuhan yang semakin meningkat. Alhasil, banyak masyarakat yang memanfaatkan pinjaman online. Termasuk pula anak muda, yang dikenal dengan istilah “Fear of Missing Out”atau takut ketinggalan dalam berbagai kegiatan konsumtif seperti menonton konser.
Pengajuan pinjol yang mudah juga menjadi salah satu faktor. Berbeda dengan bank yang aksesnya terbatas dan banyak persyaratan, sehingga pinjol menjadi alternatif.
Meningkatnya penggunaan pinjol di Jawa Barat turut dipengaruhi meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam beberapa waktu terakhir. Pada 2024 sebanyak 26.820 pekerja terdampak PHK.
Sementara, berdasarkan laporan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Barat selama kuartal I 2025 atau Januari-Maret sebanyak 3.787 pekerja mengajukan klaim pemutusan hubungan kerja (PHK). Angka itu sama dengan sepertiga jumlah pekerja yang melakukan klaim serupa sepanjang tahun 2024 sebanyak 9.768 pekerja.
“PHK yang marak menyebabkan pendapatan masyarakat ada yang hilang. Bukan hanya turun, tapi mereka kehilangan pendapatan. Bagaimana mereka memperoleh uang untuk membiayai kebutuhan? Ya larinya ke pinjaman alternatif seperti pinjaman daring,” jelas Huda.
Kendati demikian, Huda menegaskan penggunaan pinjol tak selalu negatif bila digunakan untuk kebutuhan yang produktif. Keberadaan pinjol bisa membantu masyarakat yang aksesnya terbatas ke perbankan.
“Kalau kita berbicara lembaga yang mau menampung pembiayaan dari masyarakat unbanked, ya pinjaman daring menjadi prioritas utama mereka,” ujar Huda.
“Perbankan mana mau membiayai masyarakat unbanked, pendapatan kurang, bahkan korban PHK. Jadi mereka masih bisa menyambung hidup, meskipun pasti akan berimplikasi terhadap kualitas pembiayaan yang kurang,” sambungnya.
Darurat Pinjol Karena Minim Literasi Digital
Infrastruktur internet yang memadai, kemudahan penggunaan pinjol, dan kebiasan hidup konsumtif tiga hal yang menjadi kritikan Widyanta. Hal itu menurutnya menunjukkan bahwa pembangunan Infrastruktur juga harus dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia, khususnya edukasi dunia digital.
Tingginya angka kredit macet disebabkan karena rendahnya literasi keuangan digital di tengah masyarakat.
“Artinya tentang praktik hidup di era digital. Masyarakat siber dan kultur digital hari ini jelas menunjukkan betapa semakin berbahayanya hidup di dalam kemajuan teknologi yang kita sendiri tidak pernah sadar bahwa teknologi itu kan sebetulnya hanya alat,” katanya.
“Yang harus dibangun adalah manusianya dan bangsa ini lupa bahwa pembangunan dalam konteks kemajuan bangsa itu yang terutama. Dan pertama-tama harus diprioritaskan adalah pembangunan manusianya bukan pembangunan infrastruktur fisik,” sambung Widyanta.
Widyanta tak menampik bahwa keberadaan pinjol bisa sangat membantu masyarakat, khususnya mereka yang tidak memiliki akses ke bank konvensional. Jika digunakan untuk kebutuhan produktif akan sangat membantu masyarakat.
Namun sebaliknya, penyalahgunaan pinjol bisa mengakibatkan berbagai persoalan. Seperti marak yang ditemui kasus bunuh diri karena terlilit pinjol, hingga KDRT dalam rumah tangga.
Karenanya, Widyanta menyebut persoalan ini menjadi tanggung jawab Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan OJK, khususnya meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dedi yang sangat aktif di dunia digital harus menggunakan berbagai saluran media sosialnya mengedukasi masyarakat soal penggunaan pinjol.
Sementara OJK juga harus berperan aktif, khususnya menindak pinjol ilegal yang berkembang semakin pesat.
