JAKARTA, duniafintech.com – Nama dan alamat anggota dewan yang terlibat judi online akan diungkap PPATK? Publik dikejutkan dengan temuan terbaru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap keterlibatan lebih dari 1.000 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan pegawai Sekretariat Jenderal DPR/DPRD dalam judi online.
Informasi ini sontak menjadi sorotan media dan masyarakat, menimbulkan kecaman dan tuntutan agar deretan nama dan alamat anggota dewan yang terlibat judi online tersebut dapat diungkap ke publik.
Temuan Mengejutkan PPATK
Dalam laporannya, PPATK mengungkapkan adanya transaksi judi online senilai Rp 25 triliun yang dilakukan oleh para anggota dewan tersebut. Transaksi tersebut dilakukan melalui berbagai platform judi online yang populer di Indonesia.
Temuan PPATK ini didasarkan pada analisis aliran dana dari berbagai rekening bank yang diduga terkait dengan judi online. PPATK telah bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk melacak transaksi tersebut.
“Jadi yang memang diprotet di PPATK sekian ribu orang adalah anggota DPR RI di sini, lalu kemudian DPRD, dan Setjen sini dan beberapa sekertariat DPRD. Itu angkanya masif. Tapi kemudian memang ada pejabat daerah, ada pensiunan, ada profesional lainnya, pengusaha pabrikan, ibu rumah tangga, dokter, kemaren wartawan, notaris, ada kita sampaikan ke masing-masing instansi. Nama, domisili, kediaman, nomor handphone, tanggal lahir, semua ada di sini lengkap. Dia transaksi di wilayah mana saja ada lengkap. Jadi kami ikut saja kalau dipanggil MKD atau kemudian harus dibuka di sini dalam forum tertutup,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat berada di di Kompleks DPR RI, yang dilansir dari Detik.com, Kamis (27/6/2024).
Proses Verifikasi dan Penegakan Hukum
Meskipun PPATK telah mengidentifikasi nama dan alamat anggota dewan yang terlibat judi online, informasi tersebut masih dirahasiakan untuk kepentingan proses verifikasi dan penegakan hukum.
PPATK telah menyerahkan data tersebut kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti temuan PPATK dan memberikan sanksi kepada para anggota dewan yang terbukti terlibat.
Tuntutan Pengungkapan Nama dan Alamat Anggota Dewan yang Terlibat Judi Online
Masyarakat luas, termasuk aktivis dan pengamat politik, menuntut agar nama dan alamat anggota dewan yang terlibat judi online diungkap ke publik.
Mereka beralasan bahwa transparansi informasi ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Dampak Negatif Judi Online
Keterlibatan para anggota dewan dalam judi online dikecam keras karena mencoreng nama baik DPR/DPRD dan melanggar norma serta etika yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pejabat publik.
Selain itu, judi online juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti kecanduan, masalah keuangan, dan bahkan berujung pada tindakan kriminal.
Pentingnya Pencegahan dan Penindakan
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi pentingnya pencegahan dan penindakan judi online di Indonesia.
Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap judi online, serta meningkatkan edukasi publik tentang bahaya judi online.
Mari kita bersama-sama memerangi judi online dan menjaga integritas lembaga legislatif demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
