Ketimbang Menaikkan BBM, Pengamat Minta Dana IKN Dialihkan Untuk Subsidi

JAKARTA, duniafintech.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memberikan sinyal terkait rencana kenaikan harga BBM Pertalite, Solar, Elpiji 3 kilogram dan tarif Listrik. 

Sinyal ini seolah mengamini pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu yang juga mengisyaratkan kenaikan sejumlah komoditas.

Menanggapi hal ini, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, jika empat komoditas tersebut mengalami kenaikan, maka dampak ekonominya akan sangat besar bagi masyarakat.

“Penaikkan keempat komoditi itu sudah pasti akan menyulut kenaikkan inflasi secara signifikan, yang menyebabkan kenaikkan harga-harga kebutuhan pokok, memperburuk daya beli masyarakat, dan memperberat beban rakyat,” katanya kepada wartawan, Jumat (15/4).

Selain itu, menurutnya, keputusan itu mencederai tuntutan mahasiswa dalam aksi demonstrasi 11 April 2022 lalu yang salah satunya adalah tuntutan Penurunan Harga BBM.

Dia pun menuturkan, sungguh sangat ironis rakyat miskin yang tidak pernah beli BBM dan LPG 3Kg lantaran tidak memiliki kendaraan bermotor dan kompor gas, harus ikut menanggung beban kenaikkan harga-harga kebutuhan pokok.

Fahmy pun mempertanyakan pilihan pemerintah yang lebih mendahulukan meringankan beban Pertamina dibandingkan meringankan beban rakyat Indonesia. “Pemerintah sudah seharusnya lebih memihak ‘wong cilik’ ketimbang memihak Pertamina,” ujarnya 

Baginya, banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk meringankan beban APBN akibat kenaikan harga minyak dunia tanpa menaikan harga BBM, LPG 3Kg dan tarif dasar listrik. 

Salah satunya adalah dengan realokasi dana windfall dari meningkatnya harga batubara dan dana kenaikan PPn yang diberlakukan pada 1April 2022. Bahkan, jika dibutuhkan pemerintah juga masih dapat mengalihkan dana IKN untuk mensubsidi rakyat.

“Kalau masih kurang, anggaran pembangunan IKN bisa digunakan lebih dulu untuk menambal subsidi kepada rakyat,” tegasnya.

Mengingat dampak penaikkan harga BBM, LPG 3Kg, dan tarif listrik menurunkan daya beli dan menambah beban rakyat miskin semakin berat, maka dia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak menaikkan BBM, LPG 3Kg dan Tarif Listrik sepanjang 2022. 

“Selain itu, mohon agar Presiden Joko Widodo menertibkan Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak membuat pernyataan  di public terkait wacana kenaikan harga-harga komoditi strategis, termasuk BBM, Gas Melon, dan Tarif Listrik,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri ESDN Arifin Tasrif mensinyalkan akan menaikkan tarif listrik. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan komisi VII DPR, Rabu kemarin, 13 April 2022.

“Dalam jangka pendek penerapan tarif adjustment 2022 ini untuk dilakukan, ada penghematan kompensasi sebesar Rp7-16 triliun,” katanya.

Tarif adjustment listrik adalah mekanisme mengubah dan menetapkan naik atau turunnya tarif listrik mengikuti perubahan empat parameter ekonomi makro rata-rata per tiga bulan. 

Penulis: Nanda Aria

Admin: Panji A Syuhada