25.8 C
Jakarta
Jumat, 7 Oktober, 2022

PEMERINTAH NEPAL BUAT SKEMA TINGKATKAN REMITTANCE

duniafintech.com – Anggota parlemen telah meminta pemerintah untuk meluncurkan skema guna mendorong pekerja migran mengirim kiriman uang melalui saluran formal.

Berbicara di pertemuan Komite Keuangan Legislatif-Parlemen, anggota parlemen mendesak pemerintah untuk mengumumkan skema dalam meningkatkan aliran pengiriman uang dari Korea Selatan, India dan Uni Emirat Arab (UEA) melalui jalur perbankan.

Dalam pertemuan tersebut, mantan menteri keuangan Surendra Pandey mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan insentif kepada migran yang bekerja di negara-negara tersebut untuk menarik pengiriman uang melalui saluran perbankan.

Pemerintah Pakistan telah memberikan insentif kepada pekerja migran mereka untuk meningkatkan arus pengiriman uang melalui jalur formal dengan membayar biaya transfer yang terjadi saat menyerahkan uang. Nepal juga bisa menerapkan model ini,” tambah Pandey.

Telah terlihat selama bertahun-tahun bahwa karena kegagalan pemerintah dan pengirim untuk menarik pengiriman uang melalui saluran formal dari negara-negara tersebut, pekerja migran Nepal telah mentransfer uang melalui hundi.

Nepal telah menerima remitansi senilai Rs empat triliun dalam 20 tahun terakhir, namun arus masuk pengiriman uang telah melambat sejak beberapa tahun terakhir, oleh karena itu, pemerintah harus mengambil inisiatif untuk meningkatkan aliran pengiriman uang melalui saluran formal,” jelas Pandey.

Pada rapat panel DPR, Menteri Keuangan Gyanendra Bahadur Karki menginformasikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menarik pengiriman uang dari tujuan-tujuan tenaga kerja tersebut melalui jalur perbankan formal.

Kami telah mengadakan diskusi dengan duta besar Nepal yang berbasis di Korea Selatan untuk membentuk saluran formal untuk membawa pengiriman uang dari negara tersebut selama kunjungan kami di sana bulan lalu,” kata Karki. “Pemerintah telah menganggap serius masalah ini.”

Sekretaris Keuangan Shanta Raj Subedi mengatakan bahwa arus keluar pekerja migran telah menurun sejak tiga tahun terakhir.

Meskipun pembuat undang-undang meminta diperkenalkannya insentif yang menarik bagi pekerja migran untuk mengirim uang melalui jalur perbankan formal, Sekretaris Keuangan Subedi menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat memberikan insentif semacam itu. Dia juga mengakui fakta bahwa pemerintah belum berhasil menarik pekerja migran untuk berinvestasi dalam Obligasi Tabungan Kerja Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Nepal Rastra Bank (NRB).

Pada pertemuan tersebut, Deputi Gubernur NRB Chinta Mani Siwakoti menyatakan bahwa pekerja migran yang berada di Korea Selatan hanya mengirim 0,84 persen dari jumlah keseluruhan melalui jalur formal. Meskipun pemerintah mengirim pekerja ke Korea Selatan dalam kesepakatan pemerintah-ke-pemerintah, saluran formal tersebut belum dimanfaatkan oleh para pekerja di sana untuk mengirim uang ke Nepal.

Sumber : thehimalayantimes.com

Written by : Andriani Supri

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Ancaman Resesi Ekonomi Global 2023, Tetap Yakin Ingin Cicil Rumah?

JAKARTA, duniafintech.com - Ekonomi global diprediksi akan menghadapi resesi ekonomi global. Hal itu terlihat dari beberapa kebijakan bank-bank sentral di berbagai negara dengan mengeluarkan...

Pinjol Cepat Cair 2022 Limit Besar Resmi, Ini Rekomendasinya

JAKARTA, duniafintech.com – Pinjol cepat cair adalah pinjaman yang diajukan via aplikasi di smartphone, dengan proses pencairan dana cepat. Saat ini, pinjol yang berizin Otoritas...

Berita Kripto Hari Ini: Apa Kabar Bursa Kripto Indonesia?

JAKARTA, duniafintech.com – Berita kripto hari ini akan mengulas soal perkembangan bursa kripto Indonesia yang masih belum diluncurkan. Adapun sebelumnya, bursa kripto pun sempat molor—sebagai...

Berita Bitcoin Hari Ini: Sempat Menguat, Bitcoin Melemah!

JAKARTA, duniafintech.com – Berita Bitcoin hari ini akan mengulas soal harga Bitcoin dan kripto teratas lainnya dengan pergerakan yang beragam. Pada perdagangan pagi ini, mayoritas...

Kerangka Kerja Inklusi Keuangan Fokus Digitalisasi dalam Presidensi G20 Indonesia

JAKARTA, duniafintech.com - Presidensi G20 Indonesia menyusun Kerangka Kerja Inklusi Keuangan sebagai panduan bagi setiap negara untuk mendorong digitalisasi guna menciptakan ekonomi yang inklusif...
LANGUAGE