duniafintech.com – Pemerintah Prancis telah mengadopsi undang-undang sektor keuangan yang menetapkan kerangka hukum untuk penyedia layanan cryptocurrency dan penawaran koin awal. RUU tersebut mencakup perizinan opsional dan wajib, dan juga menentukan jenis dana apa yang diinvestasikan ke dalam aset kripto.
Baca juga: Bagaimana Teknologi Menjadi Satu-Satunya Jawaban Mengatasi Kejahatan Finansial
Otoritas Pasar Keuangan Prancis, Autorité des Marchés Financiers (AMF), pada hari Senin menerbitkan rincian dari undang-undang yang baru diadopsi yang mengatur industri kripto negara tersebut. Ini sekaligus menetapkan kerangka hukum untuk penyedia layanan aset digital dan penawaran koin awal (Initial Coin Offferings/ICO), serta memperkuat kekuatan AMF sebagai regulator industri kripto.
RUU ini diluncurkan pada 23 Oktober 2017, dan dipresentasikan kepada dewan menteri pada 18 Juni tahun lalu setelah berkonsultasi dengan 38 organisasi serikat pekerja dan federasi profesional. Undang-undang tersebut berisi 70 artikel bersama dengan mekanisme pengaturan dan non-regulasi serta langkah-langkah pajak yang akan dimasukkan ke dalam tagihan Keuangan 2019, begitu menurut rincian yang disampaikan oleh AMF.
Lisensi Opsional untuk Penyedia Layanan Crypto
RUU tersebut menyediakan opsi bagi penyedia layanan aset digital untuk dilisensikan dan ditempatkan di bawah pengawasan AMF. Ini termasuk layanan penjagaan crypto, broker dan dealer yang menawarkan pembelian atau penjualan aset digital terhadap tender legal atau aset digital lainnya serta operator pertukaran crypto. Selain itu, layanan crypto seperti pengiriman uang, manajemen aset, penasehat, dan penjaminan emisi juga disertakan. Sementara mendapatkan lisensi merupakan pilihan (opsional).
AMF menjelaskan, “Terlepas dari apakah mereka memilih untuk mendapatkan lisensi opsional, penyedia layanan yang ingin memberikan layanan penyimpanan aset digital kepada pihak ketiga atau untuk membeli / menjual aset digital dengan imbalan tender hukum wajib mendaftar terlebih dahulu ke AMF.”
Baca juga: GlenBit Exchange Umumkan Integrasi dengan KYC Connect Blockpass
Kerangka Hukum untuk ICO
RUU ini juga memberikan opsi bagi penerbit ICO untuk mengajukan persetujuan dari AMF jika mereka memenuhi persyaratan tertentu. Sebagai contoh, penerbit harus secara hukum didirikan atau terdaftar di Prancis dan memberikan informasi yang memadai tentang token, proyek, dan perusahaan. Juga harus ada sistem untuk memantau dan menjaga aset yang dikumpulkan selama penjualan serta langkah-langkah AML (anti pencucian uang) dan CFT (anti pendanaan terorisme).
Aturan tentang Dana yang Dapat Diinvestasikan ke Dalam Cryptocurrency
RUU ini juga menetapkan dua jenis dana yang diizinkan untuk berinvestasi dalam aset digital. Mereka adalah dana investasi khusus profesional (dengan syarat mereka mematuhi likuiditas dan aturan penilaian yang berlaku untuk mereka) dan dana investasi ekuitas swasta profesional (yang nilainya tetap tunduk pada batas maksimal 20% dari aset mereka).
picture: pixabay.com
-Dita Safitri-
