JAKARTA, 19 Desember 2024 – Pemerintah memperkirakan akan memperoleh pendapatan sebesar Rp75 triliun dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
“Kira-kira sekitar Rp75 triliun,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Perhitungan tersebut telah memperhatikan pengecualian PPN 12% untuk sejumlah kebutuhan pokok, seperti bahan pangan tertentu. Namun, produk seperti tepung terigu, minyak goreng curah, dan gula industri tetap dikenakan PPN dengan tarif yang baru.
Prinsip Keadilan dalam Kebijakan PPN
Febrio menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, mengikuti berbagai masukan dari masyarakat.
“Kami melihat perkembangan di masyarakat dan mendengarkan banyak masukan. Prinsip keadilan menjadi aspek penting yang diutamakan,” jelas Febrio.
Diskon Listrik dan Insentif Pajak
Bersamaan dengan kebijakan PPN, pemerintah juga memberikan sejumlah insentif lainnya. Mulai 1 Januari 2025, pelanggan listrik dengan daya di bawah 2.200 Volt Amphere (VA) seperti 1.300 VA dan 900 VA akan menikmati diskon tarif hingga 50%.
Selain itu, insentif pajak diberikan kepada masyarakat yang ingin membeli rumah dengan nilai maksimal Rp5 miliar. Diskon 100% untuk PPN berlaku pada Rp2 miliar pertama untuk periode Januari-Juni 2025, dan diskon sebesar 50% berlaku untuk pembelian pada Juli-Desember 2025.
Dukungan bagi Sektor Padat Karya
Pemerintah juga menyediakan insentif berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung oleh negara untuk pekerja di sektor padat karya dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung pemulihan ekonomi secara berkelanjutan.
