JAKARTA, duniafintech.com – Rencana pemerintah yang akan kembali melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar dinilai belum tepat. Apalagi di tengah situasi harga bahan-bahan pokok yang belum stabil di pasaran.
Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Herry Gunawan menilai, kenaikan harga BBM Pertalite dan solar itu bukan momen yang tepat di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok menjelang Idul fitri.
“Momennya tidak tepat. Beban masyarakat sedang tinggi-tingginya. Pendapatan masyarakat juga tidak mengalami kenaikan. Apalagi ini masyarakat baru selesai melewati masa COVID-19,” kata Harry, dikutip dari Antara, Senin (18/4/2022).
Di sisi lain, lanjutnya, bisa dipahami bahwa beban yang harus ditanggung pemerintah untuk subsidi BBM cukup besar.
Terlebih di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik yang terjadi antara Rusia-Ukrania. Apalagi terjadi disparitas antara harga jual dengan harga keekonomian.
“Memang harga jual Pertalite saat ini masih terlalu jauh dibandingkan harga keekonomian. Tapi ini persoalan momentum,” ujar Herry Gunawan melalui keterangannya.
Seperti diketahui, Pertalite dan Biosolar merupakan produk subsidi dari pemerintah. Jadi kewenangan penentuan harga adalah pada pemerintah, bukan pihak Pertamina.
Selama ini, lanjut Herry, subsidi pemerintah ke Pertalite dan solar cukup besar, namun demikian harus juga dipikirkan kondisi psikologis masyarakat saat ini.
“Jadi, bukan hanya persoalan rasionalitas. Karena jika berpikir persoalan rasionalitas tentang kenaikan harga, makanya bisa dilakukan melalui Pertamax nonsubsidi. Dan kenaikan tersebut sudah dilakukan,” katanya.
Belum lagi, menurut dia, kondisi saat ini masih ditambah dengan kenaikan harga komoditas sandang dan pangan menjelang lebaran Idul Fitri, akibatnya masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar.
Dengan demikian, tambahnya, pemerintah memang seharusnya meredam rencana kenaikan Pertalite dan solar dulu. Jika nanti habis Lebaran kondisinya sudah membaik dan lebih stabil, di situlah momentumnya.
“Kontribusi pengeluaran dari konsumsi rumah tangga sekitar 58 persen. Kalau konsumsi rumah tangganya ditekan dengan berbagai kenaikan ini bisa berdampak terhadap daya beli masyarakat,” ujar Herry.
Penulis: Kontributor/Panji A Syuhada
