27.7 C
Jakarta
Rabu, 30 November, 2022

Perpres Cadangan Pangan Pemerintah Antisipasi Resesi Global

JAKARTA, duniafintech.com – Peraturan Presiden (Perpres) terkait Cadangan Pangan Pemerintah dikeluarkan guna mengantisipasi ancaman resesi global.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Berdasarkan Perpres Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah tersebut dalam Pasal 1 Ayat 3 berbunyi Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

Baca juga: Kebijakan Konversi Kompor Listrik Bikin Rakyat Terguncang, Begini Arahan Jokowi

Dalam aturan tersebut, Cadangan Pangan Pemerintah merupakan Pangan Pokok Tertentu yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah meliputi beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng dan ikan.

Baca juga: Hadapi Resesi Ekonomi Global, Pemerintah Pastikan Tak Jadi Pasien IMF

perpres cadangan pangan pemerintah

Perpres Cadangan Pangan Pemerintah Tetapkan Jenis Pangan Pokok

Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dalam Pasal 4 ayat 4 dilakukan dengan mempertimbangkan produksi Pangan Pokok Tertentu secara nasional, penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan Pangan, pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan Pangan Pokok Tertentu pada tingkat produsen dan konsumen, pelaksanaan perjanjian internasional dan Bantuan Pangan kerjasama internasional, dan angka kecukupan gizi yang dianjurkan.

“Penetapan jumlah CPP dilakukan paling sedikit satu kali satu tahu,” bunyi dari Perpres tersebut.

Dalam pasal 11 ayat 1, penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan yang berguna untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial serta keadaan darurat. Sedangkan untuk penugasan dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yaitu pemerintah dapat menugaskan Perum Bulog dan BUMN Pangan.

“Dalam melaksanakan penyelenggaraan CPP, Pemerintah dapat menugaskan Perum BULOG dan atau BUMN Pangan,” tulis Perpres tersebut.

Baca juga: Tak Hanya Tebar BLT, Jokowi Beri Bantuan Upah Rp 600 Ribu ke Pekerja

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Payment Gateway  Gratis Terbaik, Simak di Sini Rekomendasinya

JAKARTA, duniafintech.com – Payment gateway adalah penyedia layanan pembayaran dan transaksi online yang membantu proses pembayaran bisnis. Adapun gerbang pembayaran ini bertugas menghubungkan pembeli dengan...

Dollar ke Rupiah Hari Ini di BCA hingga BRI, Intip Kurs-nya

JAKARTA, duniafintech.com – Dollar ke rupiah hari ini, sesuai kurs, melemah pada level Rp 15.673 di perdagangan pasar spot Senin (28/11). Adapun Rupiah melemah 0,39%...

Berita Kripto Hari Ini: FTX Lanjutkan Bayar Gaji Pegawainya

JAKARTA, duniafintech.com – Berita kripto hari ini mengulas pertukaran/bursa kripto yang bangkrut, yaitu FTX, dan perusahaan afiliasinya. Pada Senin, 28 November 2022, FTX yang sudah...

Modal Usaha UMKM jadi Fokus Amartha Kolaborasi dengan eFishery

JAKARTA, duniafintech.com -  PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) sebagai perusahaan teknologi finansial yang berfokus pada penyaluran modal usaha bagi UMKM, menjalin kolaborasi dengan eFishery. eFishery...

Keunggulan Mekanisme Blockchain, Aman & Transparan!

JAKARTA, duniafintech.com - Keunggulan mekanisme Blockchain tentunya memiliki keamanan yang kuat dan transparan dalam setiap transaksi. Teknologi ini merupakan teknologi pendukung yang diterapkan dalam aset kripto atau...
LANGUAGE