JAKARTA, 8 Oktober 2024 – Terungkap, ada pengusaha nakal yang ‘ngemplang’ pajak sebesar Rp 300 Triliun.
Hal itu diungkapkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pasca menerima daftar 300 lebih daftar nama-nama pengusaha sawit nakal yang selama ini menjadi pengemplang pajak.
Tim Satgas Telah Miliki Satelit
Saat ini Tim Satgas Tata Kelola Sawit telah memiliki citra satelit dan memanfaatkan pesawat nirawak atau drone.
Sehingga dapat melakukan pengecekan secara acak atas hasil laporan yang telah diberikan.
Perusahaan dihimbau untuk melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.
Dalam hal platform pelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.
Saat ini, Satgas juga tengah mengembangkan dashboard penyelesaian sawit dalam Kawasan Hutan, nantinya kami dapat melakukan live tracking untuk kasus sawit dalam Kawasan Hutan.
Pengusaha Nakal Diungkapkan Adik Prabowo
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, yang juga merupakan adik dari Prabowo mengatakan, ada sekitar 300 wajib pajak nakal yang masuk daftar belum membayar pajak.
Pengusaha itu tidak ada yang menjadi bagian dari anggota Kadin Indonesia.
Melalui kebijakan penguatan pengawasan perpajakan yang dilakukan oleh Kementerian Penerimaan Negara.
Pemerintahan Prabowo akan mendapatkan tambahan penerimaan negara senilai Rp 50 triliun tiap tahunnya.
Indikasi Kebocoran Penerimaan Pajak
Hashim tidak menjelaskan dengan lengkap ihwal nama-nama pengusaha tersebut, tetapi memastikan sudah mengantongi 300 nama yang terindikasi membuat kebocoran dalam penerimaan negara.
Selain itu, Hashim mengatakan bakal terdapat peringatan secara bersahabat atau friendly reminder untuk menagih kebocoran tersebut.
“Dari kita tutup kebocoran ini bisa kita hasilkan Rp50 triliun setiap tahun. Kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa bikin makanan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak,” ujarnya.
Sekadar catatan, Luhut sebelumnya mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki.
Jamin Tak Ada Kenaikan Tarif Pajak
Prabowo Subianto melalui adiknya Hashim mengaku tak akan menaikkan tarif pajak.
Alih-alih menaikkan tarif pajak, dia mengatakan pemerintahan baru ingin memastikan semua wajib pajak membayar pajak.
CEO Arsari Group itu mengatakan, Prabowo berambisi meningkatkan rasio pajak atau tax ratio Indonesia mencapai 18 hingga 23 persen—menyamai Kamboja dan Vietnam.
Pemerintah akan menutup celah-celah kebocoran kekayaan ke luar negeri untuk meningkatkan penerimaan negara.
Sedangkan tarif pajak, menurut dia, hendaknya turun dari 22 persen menjadi 20 persen—mendekati Singapura dan Hongkong.
