duniafintech.com– Kerangka Initial Coin Offering (ICO) yang diusulkan oleh regulator pasar keuangan Prancis, AMF (l’Autorité des marchés financiers) akhirnya diterima di parlemen.
Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis, Bruno Le Maire, mengkonfirmasi penerimaan kerangka kerja ICO legal tersebut dalam sebuah tweet baru-baru ini.
“Kerangka hukum untuk #ICO dibuat. The @ AMF_actu akan dapat mengeluarkan visa kepada aktor yang menghormati kriteria perlindungan dari para penabung. Kerangka hukum ini akan menarik para inovator dari seluruh dunia #blockchain #DirectAN,” tulisnya.
Baca juga: Perkembangan Aset Digital di Afrika Selatan
Kerangka kerja ICO yang disusun kembali pada bulan Maret berupaya untuk melindungi investor dengan memperkenalkan sistem visa ICO sukarela.
Perusahaan yang ingin meluncurkan ICO dapat mengajukan permohonan visa dengan mengirimkan buku putih mereka ke otoritas Prancis untuk ditinjau. Buku putih harus menyertakan rincian spesifik dan jaminan bagi investor untuk mendapatkan visa, termasuk:
- Penjelasan tentang proyek yang terkait dengan ICO dan peta jalannya
- Hak-hak yang diberikan kepada pemegang token
- Pengadilan legislatif dalam kasus perselisihan
- Tujuan ekonomi dan penggunaan dana yang dikumpulkan selama ICO.
Visa tidak termasuk untuk perusahaan asing dalam upaya untuk menarik lebih banyak proyek untuk lokal Perancis untuk digabungkan. Visa ICO baru akan memungkinkan proyek yang sah untuk lebih mudah mengakses layanan dari bank dan kantor akuntan, yang sampai saat ini sulit karena ketidakpastian peraturan di sektor ini.
Baca juga: Frankfurt School Rilis Sertifikat Kursus Blockchain
Pierre Noizat, CEO Blockchain.io, pertukaran cryptocurreny Prancis baru yang menawarkan platform bagi perusahaan untuk meluncurkan ICO mereka sendiri pada Kamis mendatang, tanggal 27 September. Blockchain.io telah terpilih untuk mendapatkan visa resmi ICO lisensi dari AMF, ketika ditanya tentang pemikirannya tentang kerangka ICO baru, Pierre membagikan pemikirannya.
“Pemerintah Perancis tidak menyembunyikan ambisinya untuk menjadikan Perancis sebagai ibukota bagi ICO, karena mereka tidak ingin ketinggalan revolusi Blockchain. Mereka secara teratur berbicara dengan Blockchain Perancis dan pengusaha kripto di Perancis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik di pasar, untuk memahami masalah-masalahnya, dan untuk mengatur pasar yang sesuai. ”
Kerangka pengaturan crypto yang dibuat oleh Menteri Keuangan Prancis awal tahun ini telah menjadi kekuatan pendorong utama di balik perubahan regulasi positif terhadap crypto di Prancis. Pada bulan April, perpajakan Bitcoin secara efektif diturunkan dari pajak progresif sebesar 14 dan 45 persen ke tingkat tetap sebesar 19 persen. Ini membuat Perancis menjadi negara ke sekian yang semakin ramah untuk crypto dan teknologi Blockchain lainnya.
Source: ccn.com
Written by: Dita Safitri
