25.5 C
Jakarta
Senin, 5 Desember, 2022

REFORMASI INGGRIS GUNAKAN BLOCKCHAIN UNTUK MENDATA IDENTITAS SIPIL

duniafintech.com – Inggris, sebagai negara yang resmi bercerai dengan Uni Eropa setelah sebelumnya hidup bersama sejak dari 1973. Pada saat ini, para parlemen Inggris mendesak pemerintahan untuk menyederhanakan birokrasi dengan cara meletakkan Blockchain sebagai pertanggungjawaban atas manajemen identitas warga negaranya.

Sistem identifikasi umum di negara-negara lain, bergantung pada kertas dan database yang tidak selalu berkomunikasi satu sama lain, kemudian Inggris mulai berbenah, pemikiran besar dengan banyak diskusi-diskusi berdampak pada sistem dengan menerbitkan sebuah laporan untuk menggunakan model blockchain untuk manajemen identitas sipil.

Salah satu rintangan sehari-hari yang bekerja di birokrasi Inggris, seiring dari berjalannya reformasi Inggris adalah warga negara perlu memberikan mereka informasi seperti alamat dan nomor asuransi nasional yang berulang pada berbagai lembaga.

Nah, berawal dari “masalah” dalam pandangan mereka, Blockchain dianggap dapat memecahkan masalah tersebut. Teknologi Blockchain memiliki potensi yang canggih untuk membantu memberikan sistem yang lebih baik yang mengatasi masalah ini, contohnya transformasi model pengelolaan identitas.

Seperti diketahui, Blockchain adalah database terdistribusi, peer-to-peer. Ini dapat dianggap sebagai jaringan komputer yang saling berkomunikasi. Data yang berlaku dapat diakses oleh semua anggota jaringan Blockchain melalui ledger book.

Reformasi Inggris telah membuka mata, menempatkan Blockchain dalam pertanggungjawaban atas sistem identifikasi di negara akan juga mengalihkan kepemilikan data pribadi dari pemerintah untuk individu. Singkatnya, bahwa warga negara bisa memberikan atau menarik izin lembaga tertentu dalam menggunakan data mereka dengan menggunakan cara yang sederhana pada perangkat mobile mereka.

Teknologi Blockchain memiliki potensi untuk mengubah masa depan manajemen identitas. Dengan merangkul teknologi ini, pemerintah Inggris akan memastikan bahwa itu adalah negara digital melihat ke masa depan,” tulis laporan parlemen.

Di negara yang terkenal dengan musik dan pendukung bolanya mungkin sedang memberikan kenyamanan kepada warga negaranya dengan menggunakan Blockchain untuk identity manajemen, sedangkan dari negara-negara lain mempertimbangkan teknologi tersebut untuk digunakan dalam memberikan penegakan hukum yang lebih baik dalam kegiatan kriminal tertentu.

Republik Moldova keluar sebagai contoh bangsa yang ingin menggunakan teknologi ini terhadap penjualan anak-anak di sana. Kenyataan bahwa reformasi Inggris saat ini mendesak pemerintahan dalam manajemen identitas. Teknologi berbasis Blockchain di negara-negara lain tidak di Barat mungkin terlihat untuk melakukan hal yang sama di masa mendatang.

Source: cryptovest                  

Writer: Romy Syawal

 

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Simulasi Saham Online Terbaik, Coba di 7 Platform Ini!

JAKARTA, duniafintech.com – Simulasi saham online tentunya perlu diketahui saat ingin terjun ke dunia penanaman modal lewat instrumen saham. Saham sendiri adalah salah satu pilihan...

Tips Menabung Ibu Rumah Tangga Setiap Hari di Rumah

JAKARTA, duniafintech.com – Tips menabung ibu rumah tangga tentu saja akan sangat penting diketahui oleh para ibu yang ada di Indonesia. Ibu rumah tangga alias...

Portofolio Investasi adalah: Contoh hingga Cara Membuatnya

JAKARTA, duniafintech.com – Portofolio Investasi sejatinya adalah satu istilah penting yang perlu diketahui dalam dunia penanaman modal. Saat ini, investasi sendiri memang telah menjadi salah...

Istilah Forex yang Penting Diketahui, Simak Yuk di Sini!

JAKARTA, duniafintech.com – Istilah forex sangat penting diketahui dan dipahami oleh mereka yang terjun dan menekuni instrumen investasi ini. Dalam trading forex, ada banyak istilah...

Perusahaan Asuransi yang Diawasi OJK, Simak Ya Daftarnya

JAKARTA, duniafintech.com – Perusahaan asuransi yang sudah terdaftar dan diawasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) hingga kini sudah banyak. Meski demikian, hanya sekitar 1,7 persen penduduk...
LANGUAGE