RSUD Doris Sylvanus di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, masih memiliki utang sebesar Rp 47 miliar dari total utang awal yang mencapai Rp 120 miliar. Utang tersebut sempat berdampak pada terganggunya pelayanan, termasuk keterlambatan pengadaan obat dan honor tenaga kesehatan (nakes).
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Doris Sylvanus, Suyuti Syamsul, mengatakan bahwa pihaknya telah melunasi sekitar Rp73 miliar dari total utang tersebut. Pembayaran dilakukan murni dari pendapatan rumah sakit, tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Karena kan enggak boleh menggunakan APBD untuk membayar utang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), harus dari pendapatan. Jadi dari (utang) Rp 120 miliar itu tersisa Rp 47 miliar, ini tahun 2023-2024,” kata Suyuti kepada wartawan dikutip dari Kompas.com, Kamis (12 Juni 2025).
Suyuti menargetkan sisa utang dapat dilunasi sepenuhnya pada akhir tahun 2025. Ia juga menegaskan bahwa Gubernur Kalimantan Tengah telah memberikan dorongan untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan rumah sakit milik pemerintah provinsi tersebut.
“Pak Gubernur mendorong kami menyelesaikan seluruh masalah rumah sakit ini, termasuk perbaikan layanan di akhir tahun sudah terasa perbedaannya,” ujarnya.
Evaluasi Layanan dan Banyaknya Pasien RSUD Doris Sylvanus Terkait keluhan masyarakat
Suyuti menyebut bahwa berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, meski tantangan masih besar. Ia mengakui bahwa utang menjadi salah satu faktor yang menghambat pelayanan, namun bukan satu-satunya penyebab.
“Pastilah, kami tidak bisa memungkiri, tapi itu bukan penyebab utama. Ada banyak variabel lain,” tuturnya.
Salah satu tantangan besar, menurutnya, adalah tingginya jumlah pasien yang dilayani setiap hari. RSUD Doris Sylvanus disebut menangani hingga 1.000 pasien per hari, jauh di atas rumah sakit swasta yang rata-rata menangani sekitar 100 pasien.
“Tentu kalau 1.000, antrian jadi panjang. Kami terus evaluasi setiap keluhan agar tidak terulang,” tambahnya.
Kekeliruan Pengelolaan Suyuti menjelaskan bahwa utang RSUD Doris Sylvanus bermula dari belanja rumah sakit yang melebihi pendapatan, antara lain untuk pengadaan obat dan pembangunan gedung. Namun, ada kekeliruan dari manajemen sebelumnya yang menggunakan pendapatan operasional untuk pembangunan fisik.
“Itu tidak dianjurkan, kecuali kita yakin sekali bahwa duitnya berlebihan, baru dibolehkan. Itulah penyebabnya,” jelasnya.
Terkait isu tunggakan honor tenaga kesehatan selama tujuh bulan, Suyuti membantah kabar tersebut. Ia memastikan pembayaran sedang diproses, dan keterlambatan terjadi karena proses perhitungan yang masih dilakukan secara manual.
“Tidak benar tujuh bulan. Untuk 2024 yang belum diselesaikan tinggal bulan 11 dan 12. Yang bulan 11 rencana mau dibayar bulan 5 kemarin, tapi karena menghitung jasa ribuan dokter itu dilakukan manual, jadi lambat,” jelasnya.
Saat ini, honor bulan November sudah ditransfer, sementara untuk bulan Desember dijadwalkan dibayar pada 20 Juni 2025 setelah dana dari BPJS diterima. “Tapi sudah kami transfer yang bulan 11. Yang bulan 12 akan kami transfer sekitar tanggal 20 bulan ini, setelah dibayar oleh BPJS,” tuturnya.
Digitalisasi sistem pegawai yang belum optimal disebut menjadi salah satu penyebab lambatnya proses pembayaran jasa layanan tenaga kesehatan.
