JAKARTA, duniafintech.com – Sindiran pedas dilontarkan oleh pekerja SPBU yang tergabung dalam Aliansi Pekerja SPBU mengkritik rencana aksi mogok kerja yang akan dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) pada 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022 mendatang.
Menurut Ketua Aliansi Pekerja SPBU, Dadan Suryana, tuntutan aksi mogok yang dilakukan FSPPB itu dinilai sangat janggal. Pasalnya, gaji pekerja Pertamina ini sangat tinggi ketimbang gaji para petugas SPBU.
Untuk diketahui, aksi mogok yang rencananya berlangsung hari ini tersebut resmi dibatalkan oleh karyawan Pertamina.
“Aneh saja saya kira, gaji mereka ada yang sampai Rp 70 juta sebulan, lalu (mau) bikin aksi mogok seperti itu. Saya pikir, janggal saja,” ucapnya, dikutip dari Kompas.com, Rabu (29/12).
Ia berpandangan, tuntutan FSPPB yang meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dari jabatannya itu adalah tuntutan yang sangat politis. Padahal, kata dia, kinerja Nicke sejauh ini tidak ada masalah sehingga akan aneh kalau tiba-tiba dicopot tanpa ada alasan yang jelas.
“Emang kasusnya apa sih sampai harus dicopot? Sejauh ini, saya pikir, enggak ada masalah kok. Jangan sampai deh, aksi ini karena ada yang ingin jabatan Dirut di Pertamina. Ya jangan begitulah,” tuturnya.
Seharusnya, kata dia lagi, para pegawai Pertamina yang berencana untuk mogok kerja itu bersyukur karena sudah mendapatkan gaji yang sangat besar. Pasalnya, gaji para pekerja di SPBU banyak yang masih berada di bawah upah minimum regional (UMR).
Maka dari itu, ia pun meminta dan menyarankan agar FSPPB berpikir ulang untuk melaksanakan mogok kerja ini. Terlebih lagi, akibat dari aksi mogok itu akan berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan.
“Ini kan tempat kami cari makan. Mereka gaji besar, enak, tabungan banyak. Kami di sini yang gaji pas-pasan. Sempat Pertamina ini gak jalan gara-gara mereka mogok kerja, kaminya bagaimana coba? Coba pikir-pikir lagi deh. Banyak-banyak bersyukurlah hidup ini mah,” tegasnya.
Sindiran FSP BUMN
Sebelumnya, sindiran senada juga datang dari Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) terkait rencana aksi mogok yang diwacanakan oleh FSPPB. Di samping berencana mogok kerja, FSPPB pun meminta Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati.
Adapun pemberitahuan rencana mogok kerja ini disampaikan oleh serikat pekerja melalui Surat dengan Nomor 113/FSPPB/XII/2021-TH bertanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani Presiden FSPPB Arie Gumilar dan Sekretaris Jenderal FSPPB Sutrisno.
Menurut Sekjen FSP BUMN Bersatu, Tri Sasono, aksi mogok yang sempat direncanakan FSPPB Pertamina itu dipandang tidak sesuai dengan semangat berorganisasi dan perjuangan serikat pekerja.
“Sebagai sesama serikat pekerja, kami menyayangkan rencana aksi mogok tersebut karena tidak sesuai dengan tujuan berorganisasi dari serikat pekerja,” katanya.
Ancaman aksi mogok kerja di Pertamina ini, imbuhnya, adalah tindakan kontraproduktif. Apalagi, Pertamina merupakan BUMN strategis yang bisnisnya menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Kalau hanya karena masalah buntunya penyusunan PKB (Perjanjian Kerja Bersama), seharusnya diselesaikan dengan jalan dialog,” ujarnya.
Terlebih lagi, sambungnya, jika macetnya perundingan lantaran persoalan kesejahteraan, pekerja Pertamina selama ini merupakan pekerja yang paling bagus tingkat kesejahteraannya.
“Apalagi kalau hanya karena persoalan kesejahteraan, pekerja Pertamina selama ini merupakan salah satu perusahaan yang memiliki tingkat kesejahteraan paling bagus,” tegasnya.
“Kami meminta pekerja di Pertamina tidak melakukan pemogokan apalagi sudah mendekati masa liburan panjang, yang membutuhkan fokus untuk menyediakan stok BBM yang cukup bagi rakyat.”
Ia pun menyebut bahwa rencana aksi mogok kerja FSPPB ini dikhawatirkan justru menimbulkan persepsi adanya muatan politik dengan agenda pergantian posisi Dirut Pertamina. Justru, kata dia lagi, sekarang ini Pertamina memiliki kinerja baik selama kepemimpinan Nicke Widyawati.
Hal itu karena pada semester I 2021, Pertamina tercatat mampu berkontribusi melalui setoran pada penerimaan negara sebesar Rp110,6 triliun, yang Rp70,7 triliun di antaranya berupa pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen naik hampir 10 persen dari periode yang sama 2020.
“Sebagai sesama serikat pekerja, sebaiknya FSPPB lebih berpikir ulang dalam melakukan cara-cara perjuangannya,” jelasnya.
Dalam pandangannya, pergantian direksi di suatu BUMN bukan ranah FSPPB, melainkan hak pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN.
“Jangan melangkahi kewenangan Kementerian BUMN,” tandasnya.
Penulis: Kontributor
Editor: Anju Mahendra
