JAKARTA, duniafintech.com – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus berlanjut bagi perusahaan start up, kali ini startup Xendit harus rela kehilangan karyawan di Indonesia dan Filipina.
Chief Operating Officer (COO) Xendit Tessa Wijaya mengungkapkan perusahaan harus rela merumahkan sekitar 5 persen karyawannya baik di Indonesia dan Filipina. Dia mengaku ditengah situasi ekonomi yang tidak menentu sehingga memaksa perusahaan untuk melakukan rightsizing struktur dan sumber daya manusia.
Kendati demikian, perusahaan startup ini tetap mencoba untuk menyiapkan rencana bisnis terbaiknya ditengah terjadinya penyesuaian (PHK) karyawan. Hal itu didasarkan pada strategi bisnis yang progresif dengan melihat situasi ke depan.
“Sekitar 5 persen tim kami di Indonesia dan Filipina,” kata Tessa.
Dia mengaku keputusan merumahkan karyawan dengan melalui pertimbangan yang kompherensif untuk memastikan bahwa Xendit siap dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Oleh sebab itu keputusan tersebut harus tetap diambil untuk optimalisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk perkembangan perusahaan.
“Melakukan rightsizing tim adalah sebuah keputusan yang sangat sulit,” kata Tessa.
Baca juga: Perusahaan Startup PHK Karyawan, Tokocrypto Menyusul
Startup PHK Karyawan Demi Optimalisasi?
Meski terjadinya rightsizing dan sumber daya tim, Tessa menegaskan tidak akan berdampak terhadap usaha Xendit. Bahkan perusahaan akan tetap menjadi pembayaran digital terdepan di Indonesia dan Filipina.
“Kami berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur pembayaran di Asia Tenggara,” kata Tessa.
Oleh sebab itu, Tessa memastikan perusahaan akan mendampingi tim yang terdampak dari keputusan perusahaan. Bahkan, perusahaan menjanjikan kepada tim untuk menerima kompensasi yang layak dan prosesnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Dia mengungkapkan bentuk bantuan kompensasi yang diberikan perusahaan seperti memperpanjang masa asuransi kesehatan, bantuan pendampingan psikoloh dan mengkurasi daftar alumni Xendit untuk membantu tim terdampak untuk mendapatkan pekerjaan lebih cepat.
“Kami juga memberikan manfaat tambahan lain bagi tim yang terdampak guna membantu mereka,” kata Tessa.
Pengamat Ekonomi Digital dari Institute for Development of Economics and Finance Nailul Huda menilai sebelum Shopee melakukan PHK, beberapa perusahaan startup lokal juga melakukan PHK karyawan bahkan tutup usaha. Menurutnya kebijakan PHK karyawan yang dilakukan startup hingga tutup usaha dikarenakan dua hal yaitu kesulitan pendanaan dan kebutuhan akan efisiensi biaya.
Selain itu, menurutnya persaingan yang ketat di beberapa sektor industri digital juga menyebabkan ‘musim dingin’ industri startup digital lokal. Bahkan, dia memperkirakan situasi ‘musim dingin’ industri startup digital masih tetap berlanjut.
“Jika pendanaan masih seret dan persaingan semakin ketat, saya rasa masih akan ada lagi perusahaan digital yang melakukan efisiensi berupa PHK karyawan, bahkan tutup usaha,” kata Huda kepada duniafintech.com.
Baca juga: Perusahaan Startup PHK Karyawan di Tahun 2022, ini Daftarnya
Huda menilai kebijakan startup Shopee dengan PHK karyawan merupakan langkah terakhir agar perusahaan dapat lebih efisien. Selain itu, jika dilihat dari laporan perusahaan induknya yaitu SEA Limited dalam keuangannya mengalami penurunan. Lalu pendapatan dari Garena juga mengalami penurunan.
Sehingga, dari sekian perusahaan dibawah SEA Limited, Shopee yang menjadi andalan induk perusahaan dan dimungkinkan perusahaan akan melakukan efisiensi dalam pengantaran makan dan minuman.
“Persaingan di industri food delivery juga ketat dan kemungkinan sudah masuk ke endemi menyebabkan orang akan makan minum di tempat lagi,” kata Huda.
Baca juga: Soal Startup PHK Karyawan: Bukan Hanya Soal Kerugian, Investor Juga Menilai Citra Perusahaan
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
