JAKARTA, duniafintech.com – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan bahwa target dari semua pengembangan pemberdayaan ekonomi di dunia saat ini berpusat ke perempuan.
Dia menyebutkan, di Bangladesh dan Indonesia misalnya, rata-rata pelaku usaha adalah kaum perempuan. Bahkan, di dalam negeri tercatat dari total 64,2 juta UMKM sebanyak 64,5%-nya merupakan usaha yang digerakkan oleh kaum ibu.
“Hari ini catatan kami 64,5% pelaku UMKM adalah perempuan. Jadi memang peran perempuan besar, apalagi target dari semua pengembangan pemberdayaan ekonomi di dunia sekarang itu perempuan,” katanya dalam acara Sheconomy The Future of Woman in Business, Rabu (22/12).
Dia meneruskan, dalam banyak kajian yang dilakukan oleh peneliti, termasuk Bank Dunia, disebutkan bahwa jika peran perempuan dan laki-laki berada dalam posisi yang setara, maka kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan hingga berkali-kali lipat
“Dan saya kira ada banyak kajian termasuk dari Bank Dunia kalau saja kesetaraan gender perempuan dan laki-laki di tempat kerja itu sudah bisa kita wujudkan, itu kesejahteraan masyarakat baik berkali-kali lipat,” ujarnya.
Untuk itulah pihaknya mendorong agar pengembangan UMKM dapat berjalan semakin baik ke depan, sehingga dapat mencetak entrepreneur baru, baik laki-laki maupun perempuan.
Sebab, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, sehingga dapat masuk ke dalam kategori negara maju, setidaknya jumlah entrepreneur minimal harus 4%.
Apalagi Indonesia menurut sejumlah kajian lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan IMF memperkirakan bahwa pada 2045 Indonesia digadang-gadang memiliki size perekonomian besar atau masuk sebagai negara maju.
“Kita perlu terus menambah jumlah entrepreneur kita karena kita ini masih 3,47%, sementara untuk menjadi negara maju minimum 4%,” ucapnya.
Karena itu, untuk melahirkan UMKM yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, pihaknya mendorong agar UMKM masuk ke ekosistem digital. Salah satunya dengan menggandeng inkubator bisnis.
Hal ini untuk mendorong UMKM yang lebih visible secara bisnis; memiliki rencana bisnis yang baik; pembukuan yang rapi; dan cash flow yang terukur. Dengan begitu memudahkan usaha kerakyatan ini untuk mengakses pembiayaan yang dibutuhkan.
Teten pun mengungkapkan, saat ini pemerintah juga tengah menggodok Peraturan Presiden (Perpres) terkait kewirausahaan untuk menguatkan integrasi sistem inkubasi bisnis yang terhubung dengan akses pembiayaan.
“Hari ini kita sedang persiapkan Perpres Kewirausahaan karena kita ingin pendekatan inkubasi yang terhubung dengan pembiayaan. Itu bisa melahirkan entrepreneur baru, khususnya perempuan.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Anju Mahendra
