JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan akan mengambil langkah tegas terkait kasus penyalahgunaan data pelamar kerja oleh sejumlah perusahaan pinjaman online (pinjol). Kasus ini terungkap setelah banyak pelamar kerja yang mengeluhkan data pribadi mereka disalahgunakan untuk tujuan penagihan utang oleh pinjol, meskipun mereka tidak pernah mengajukan pinjaman.
Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, yang membidangi keuangan, perbankan, dan lembaga keuangan non-bank, telah menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk membahas masalah ini secara mendalam.
DPR RI Ambil Langkah Tegas Terkait Penyalahgunaan Data Pelamar Kerja
“Kami sangat prihatin dengan kasus penyalahgunaan data pelamar kerja ini. Ini adalah pelanggaran serius terhadap privasi dan perlindungan data konsumen,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin keterangan tertulis kepada Parlementaria. “Kami akan memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.”
DPR RI juga akan mendorong OJK untuk memperketat pengawasan terhadap pinjol dan meningkatkan perlindungan data konsumen. Selain itu, DPR RI juga akan mengusulkan revisi undang-undang terkait perlindungan data pribadi untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat.
Kasus penyalahgunaan data pelamar kerja ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap pinjol. Oleh karena itu, DPR RI berharap langkah tegas yang diambil dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan iklim industri keuangan yang lebih sehat dan bertanggung jawab.
Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi, termasuk saat melamar kerja. Pastikan platform atau situs yang digunakan memiliki reputasi yang baik dan memiliki kebijakan perlindungan data yang jelas.
