JAKARTA, duniafintech.com – Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi dan UKM, sebanyak 36% pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) yang digerakkan oleh perempuan di Indonesia mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan.
Hal ini, menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebabkan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ini sulit berkembang untuk bisa naik kelas.
Untuk itu, menurut Teten, ekosistem bisnis UKM perempuan perlu diperkuat. Sehingga, harapannya mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam struktur ekonomi nasional, sekaligus mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s).
“Terdapat tantangan yang kerap menghampiri kaum perempuan yang ingin menjadi pengusaha. Antara lain, kurangnya akses finansial sebesar 36%, kurangnya kepercayaan diri 30%, kurangnya informasi untuk memulai bisnis 32%, dan tidak adanya lokasi untuk menjalankan bisnis 26%,” katanya dalam webinar, Senin (31/1).
Menurutnya, jumlah tersebut dinilai sangat besar dan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional. Apalagi, UKM mampu menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia dengan pelaku usaha yang mencapai 64 juta UMKM.
Dari penuturan Teten, hingga sekarang ada lebih dari 50% bisnis UKM Indonesia dijalankan perempuan. Rinciannya, sebanyak 34% merupakan usaha menengah, 56% usaha kecil, dan 52% usaha mikro di Indonesia dimiliki kaum hawa.
Karena itu, untuk mengoptimalkan potensi tersebut menurutnya diperlukan dukungan yang mampu menjadikan ide bisnis yang dimiliki kaum ibu ini menjadi bisnis yang dapat menopang kesejahteraannya.
Adapun, dukungan yang dibutuhkan tersebut menyangkut empat hal utama. Pertama, akses untuk perangkat digital yang tepat dan upaya untukmendapat dukungan. Kedua, dukungan dan saran terkait pelayanan kepada pelanggan.
“Ketiga, jaringan dan komunitas. Dan keempat, akses finansial atau pembiayaan,” ujarnya.
Sementara itu, Incoming Chair International Council for Small Business Hermawan Kartajaya menjelaskan, dari segi ekonomi, berdasarkan laporan McKinsey Global Institute Analysis menyebut Indonesia dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar US$135 miliar per tahun pada 2025.
Namun, hasil itu hanya dapat diraih dengan syarat partisipasi ekonomi perempuan ditingkatkan. Hermawan bilang harus ada enterpreneur yang memutuskan apakah inovasi ini bisa jalan atau tidak dengan segala macam pengambilan resiko dan kolaborasi.
“Maka dari itu, kreativitas sangat diperlukan UKM. Tanpa kreatif, tidak akan ada inovasi. Inovasi adalah solusi baru untuk customer,” ucapnya.
Mengintegrasikan Sistem Pembayaran UMKM
Sebelumnya dalam gelaran Karya Kreatif Indonesia (KKI) September lalu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan untuk memantapkan fondasi digitalisasi UMKM di dalam negeri, pihaknya telah mengintegrasikan transaksi UMKM dengan sistem pembayaran digital.
Digitalisasi sistem pembayaran ini dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM sehingga dapat melakukan transaksi dengan lebih cepat, aman, mudah, dan murah. Digitalisasi sistem pembayaran ini diinisiasi BI melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
“Kami hadirkan integrasi ekonomi dan keuangan digital melalui digitalisasi sistem pembayaran, terutama melalui QRIS yang terus kami perluas untuk pelaku-pelaku UMKM dan juga jasa pariwisata,” kata Perry.
Perry pun mengungkapkan, sejak berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong digitalisasi ekonomi kerakyatan ini, sebanyak 10,4 juta merchant UMKM telah beralih ke pasar digital.
Sebagian di antaranya bahkan telah masuk ke industri financial technology atau fintech. Selain itu, berbagai merchant UMKM tersebut juga telah masuk ke digital banking dan e-commerce, di mana perluasan pasar dari produk-produk mereka dapat menjangkau target yang lebih luas.
“Alhamdulillah 10,4 juta merchant yang sebagian besar UMKM sudah kami sambungkan ke platform digital, apakah digital banking, apakah fintech, maupun e-commerce,” tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Anju Mahendra
