JAKARTA, duniafintech.com – Pertemuan Presidensi G20 Indonesia dalam pertemuan Menteri dan Gubernur Bank Sentral telah menghasilkan aksi konkret untuk memecahkan cara hadapi tantangan ekonomi global yang meningkat dan berfokus pada hasil nyata.
Dalam pertemuan aksi G20 hadapi ekonomi global tersebut, para Menteri keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) membahas enam agenda yaitu pertama, ekonomi global. Kedua, arsitektur keuangan internasional. Ketiga, peraturan sektor keuangan. Keempat, investasi infrastruktur. Kelima, keuangan berkelanjutan dan keenam, perpajakan berkelanjutan.
Perekonomian Global
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan perekonomian global mengalami berbagai guncangan dan tantangan. Inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan dan persisten, kondisi keuangan yang semakin ketat, perang Rusia melawan Ukraina, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, dan ketidaksesuaian penawaran-permintaan semakin memperlambat prospek ekonomi global.
Menurutnya meningkatnya kekhawatiran tentang harga pangan dan energi mengakibatkan tekanan biaya hidup di banyak negara yang ikut serta menambah tekanan inflasi. Selain itu, cuaca ekstrem akibat perubahan iklim menimbulkan risiko penurunan terhadap prospek ekonomi global, dan kenaikan harga energi juga menghambat jalan menuju transisi hijau.
Dia menambahkan tantangan global yang berkepanjangan telah menyebabkan meningkatnya kerentanan utang dan menghambat jalan menuju pemulihan, yang selanjutnya berdampak pada kelompok rentan, terutama negara-negara berpenghasilan rendah dan berkembang.
“Dalam situasi ekonomi ini, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral telah berkumpul kembali untuk keempat kalinya tahun ini di Washington D.C., untuk mengambil tindakan nyata guna mengatasi tantangan ekonomi global,” kata Sri Mulyani.
Aksi G20 Hadapi Tantangan Ekonomi Global
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan sejalan tantangan ekonomi global saat ini perlunya komitmen terhadap kebijakan yang terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung pemulihan berkelanjutan dan untuk mengurangi efek luka pandemi untuk mendukung pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.
Dia menilai seiring dengan tantangan yang semakin meningkat, G20 menekankan pentingnya menjaga aksi hadapi ekonomi global dengan respon kebijakan fiskal yang mampu bergerak cepat dan fleksibel, serta langkah-langkah pengendalian yang bersifat sementara dan tepat sasaran untuk menghindari tekanan inflasi yang tinggi.
Dia menambahkan aksi G20 hadapi ekonomi global menegaskan kembali pentingnya kerja sama kebijakan makro untuk menjaga stabilitas keuangan, dan kebijakan fiskal jangka panjang yang berkelanjutan, serta melindungi risiko penurunan dan dampak negative efek spillover. G20 juga menegaskan kembali pentingnya kebijakan makroprudensial, kemajuan Agenda Pembangunan Berkelanjutan, dan transisi berkelanjutan.
“Untuk mencapai stabilitas harga dan menghindari spillover, G20 juga berkomitmen untuk mengkalibrasi laju pengetatan kebijakan moneter secara tepat,” kata Sri Mulyani.
Baca juga: Kerangka Kerja Inklusi Keuangan Fokus Digitalisasi dalam Presidensi G20 Indonesia
Perkuat Arsitektur Keuangan Internasional
Sri Mulyani menjelaskan dalam pertemuan G20 terus menyoroti pentingnya memperkuat arsitektur keuangan internasional di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Untuk meningkatkan ketahanan keuangan global jangka panjang, aksi G20 hadapi ekonomi global akan terus memantau risiko peningkatan volatilitas arus modal, spill over negatif, dan kondisi pasar tidak merata dengan adanya revisi Institutional View (IV) IMF mengenai Liberalization and Capital Flow Management dan BIS Macro-Financial Stability Framework, yang menuntut kemajuan leih lanjut dalam operasional Integrated Policy Framework dari IMF dan mempertahankan Jaring Pengaman Keuangan Global (GFSN) yang kuat.
“G20 terus mendukung alokasi penyaluran Special Drawing Right (SDR) untuk membantu golongan yang paling rentan serta meningkatkan kapasitas sumber daya Multilateral Development Banks melalui tinjauan Kerangka Kecukupan Modal, dan di saat yang sama memastikan penerapan Common Framework pada Debt Treatment di luar DSSI,” kata Sri Mulyani.
Kebijakan Lembaga Keuangan
Selama pandemi, lembaga keuangan telah menerapkan berbagai kebijakan luar biasa untuk meningkatkan fungsinya sebagai intermediasi dalam mendukung perekonomian.
Di saat dukungan kebijakan diperlukan untuk memitigasi dampak negative dari pandemi, penerapan dukungan kebijakan yang terlalu lama dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan.
Saat pemulihan pandemi sedang berlangsung, aksi G20 hadapi ekonomi global menantikan laporan akhir exit strategies dan mitigasi scarring effect pada sector keuangan, serta upaya untuk mengatasi kerentanan di Lembaga Keuangan Non-Bank (NBFI).
Selain itu, aksi G20 hadapi ekonomi global terus memperkuat sektor keuangan global melalui peningkatan pemantauan risiko dan melalui optimalisasi manfaat teknologi dan digitalisasi.
“Dalam konteks ini, G20 menyambut baik penilaian FSB mengenai pengawasan dan regulasi “stablecoin” global, serta aktivitas pasar asset kripto dan menerima panduan akhir oleh BIS CPMI dan IOSCO yang menegaskan bahwa Prinsip untuk Infrastruktur Pasar Keuangan berlaku dalam pentingnya pengaturan stablecoin yang sistemastis,” kata Sri Mulyani.
Baca juga: Berita Bitcoin Hari Ini: Anggota G20 Komitmen Perkuat Pengawasan Aset Kripto, Pasar Mulai Bergairah
Kebijakan Uang Digital Bank Sentral
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan aksi G20 hadapi ekonomi global juga berkomitmen untuk terus mengeksplor implikasi keuangan makro dari Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC) karena hal ini dapat dirancang untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas sambil menjaga stabilitas sistem moneter dan keuangan internasional.
G20 juga menyambut baik keberhasilan penyelesaian Techsprint G20 2022, inisiatif Bersama antara Presidensi G20 Indonesia dengan BIS Innovation Hub, yang telah berkontribusi pada diskusi tentang solusi praktis dan layak untuk menerapkan CBDC.
“G20 telah mengumumkan pemenang untuk tiga kategori dan menghadiahkan Rp770.000.000 bagi setiap pemenang pada G20 Techsprint 2022 Award Ceremony dan Third CBDC Seminar yang diadakan secara back-to-back dengan acara 2022 Annual Meetings of the International Monetary Fund dan World Bank Group,” kata Perry.
Pembayaran Lintas Batas Negara
Perry mengatakan aksi G20 hadapi ekonomi global terus berkomitmen untuk memajukan impletasi Peta Jalan G20 pada Pembayaran Lintas Batas Negara (CBP) untuk mencapai pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif karena hal ini akan memberikan manfaat yang luas bagi ekonomi di seluruh dunia.
Dia menambahkan aksi G20 hadapi ekonomi global menyambut eksplorasi lanjutan tentang bagaimana CBDC berpoteni dirancang untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas dan di saat yang sama menjaga stabilitas dan integritas sistem moneter dan keuangan internasional. Dalam konteks ini, aksi G20 hadapi ekonomi global menyambut baik diskusi lanjutan tentang sistem pembayaran yang saling terkait dan opsi akses dan interoperabilitas CBDC untuk pembayaran lintas batas.
“Sebagai wujud implementasi regional dai Peta Jalan G20 pada Pembayaran Lintas Batas Negara, bank sentral pada ASEAN-5 akan menandatangani Perjanjian Umum pada Konektivitas Pembayaran di antara Bank Sentral ASEAN-5 di sela-sela KTT Leaders’ Summit pada November 2022 mendatang,” kata Perry.
Paket Pajak Internasional
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan para anggota anggota mendukung pekerjaan yang tengah berlangsung pada Pilar Satu dan menyambut penyelesaian dari Global Anti-Base Erosion (GloBE) Model Rules pada Pilar Dua, yang membuka jalan bagi implementasi yang konsisten pada level dunia sebagai pendekatan umum, dan menantikan penyelesaian Kerangka Implementasi GloBE, terkait aksi G20 hadapi ekonomi global.
Dia menjelaskan para anggota menyerukan OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) untuk merampungkan Pilar Satu, dan dengan menandatangani Konvensi Multilateral pada paruh pertama 2023, dan untuk menyelesaikan negosiasi Aturan Subjek Pajak (Subject to Tax Rule/STTR) dalam Pilar Dua yang akan memungkinkan pembangunan Instrumen Multilateral untuk implementasinya.
Dia menambahkan para anggota juga menegaskan tujuan aksi G20 hadapi ekonomi global untuk memperkuat agenda pajak dan pembangunan sehubungan dengan G20 Ministerial Symposium on Tax and Development pada Juli 2022, dan memperhatikan G20/OECD Roadmap on Developing Countries and International Tax.
“Para anggota mendukung perkembangan yang dicapai dalam mengimplementasikan standar transparansi pajak yang disetujui secara internasional, termasuk upaya regional dan menyambut penandatanganan Deklarasi Bali terkait Asia Intitiative,” kata Sri Mulyani.
Baca juga: Meski Diperketat G20 dan Rusia, Tapi Inilah Kelebihan Aset Kripto
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
