Jakarta, 26 Oktober 2024 – Raksasa e-commerce asal Tiongkok, Alibaba, telah sepakat untuk membayar denda sebesar US$433,5 juta (sekitar Rp 6,72 triliun) untuk menyelesaikan gugatan class action di Amerika Serikat. Gugatan tersebut diajukan oleh para investor yang menuduh melakukan praktik monopoli yang merugikan mereka.
Kabar ini diumumkan oleh Alibaba pada Jumat (25/10/2024). Meskipun sepakat untuk membayar denda, tidak mengakui kesalahan dalam kasus ini.
Alibaba Didenda Rp 6,72 Triliun atas Tuduhan Monopoli di AS
Gugatan class action ini bermula dari tuduhan bahwa menyalahgunakan dominasinya di pasar e-commerce untuk menekan para penjual dan membatasi persaingan. Para investor mengklaim bahwa praktik monopoli Alibaba telah menekan harga saham perusahaan dan merugikan mereka.
Penyelesaian gugatan ini menandai babak baru dalam pengawasan ketat terhadap praktik bisnis perusahaan teknologi raksasa, baik di AS maupun di negara asalnya, Tiongkok. Sebelumnya, juga telah menghadapi serangkaian investigasi dan denda dari otoritas regulasi di Tiongkok terkait dugaan praktik monopoli.
Belum jelas apa dampak dari penyelesaian gugatan ini terhadap kinerja keuangan dan reputasi Alibaba di masa depan. Namun, kepastian hukum yang didapat diharapkan dapat membantu perusahaan untuk fokus pada pengembangan bisnisnya.
Bagi para investor, penyelesaian ini diharapkan dapat memberikan kompensasi atas kerugian yang mereka derita. Namun, beberapa analis mempertanyakan apakah jumlah denda yang dibayarkan Alibaba cukup untuk memberikan keadilan bagi para investor.
Menyusul pengumuman ini, perlu dicermati bagaimana pergerakan saham di bursa saham, baik di AS maupun Hong Kong. Reaksi pasar akan menjadi indikator penting tentang bagaimana investor menilai penyelesaian gugatan ini dan prospek ke depannya.
Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya persaingan yang sehat dalam dunia bisnis. Praktik monopoli dapat merugikan konsumen, penjual, dan investor. Diharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi perusahaan-perusahaan lain untuk menghindari praktik bisnis yang merugikan.
