JAKARTA, duniafintech.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Februari 2022 tercatat surplus sebesar Rp19,7 triliun atau 0,11 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurut pemerintah, hal tersebut didorong oleh realisasi penerimaan negara yang lebih tinggi ketimbang belanja negara.
Mengutip Republika.co.id, Selasa (29/3/2022), pada Februari 2022 lalu, penerimaan negara mencapai Rp302,4 triliun. Angka ini naik 37,7 persen ketimbang capaian Februari 2021 yang senilai Rp219,6 triliun.
Penerimaan negara itu berasal dari perpajakan sebesar Rp256,2 triliun dan PNBP sebesar Rp46,2 triliun. Di lain sisi, belanja negara senilai Rp282,7 triliun pada Februari 2022 dan realisasi ini diketahui turun 0,1 persen ketimbang periode yang sama pada tahun 2021 lalu sebesar Rp282,9 triliun.
Kemudian, transfer ke daerah senilai Rp107,1 triliun pada Februari 2022 lalu atau naik 7,8 persen ketimbang periode Februari 2021 yang mencapai Rp99,4 triliun. Menurut Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, surplus APBN pada Februari lalu sedikit melambat ketimbang surplus pada bulan sebelumnya yang sebesar Rp28,9 triliun atau 0,16 persen terhadap PDB.
“Keseimbangan primer kami surplus. Total keseimbangan primer Rp19,7 triliun, berbalik arah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, defisit Rp63,3 triliun. Luar biasa. Ini belum menggambarkan keseluruhan cerita 2022 karena perjalanan masih cukup panjang dan masih cukup dinamis yang harus kami antisipasi,” katanya.
Sementara itu, pemerintah sendiri menargetkan defisit sebesar Rp868 triliun atau 4,85 persen terhadap PDB dalam APBN 2022. Adapun realisasi defisit APBN selama tahun 2021 lalu mencapai Rp783,7 triliun atau setara dengan 4,65 persen terhadap PDB. Kemudian, realisasi defisit APBN 2021 turun dibandingkan dengan tahun 2020 lalu yang mencapai Rp947 triliun atau 5,14 persen terhadap PDB.
Bersiap kembali kerja keras
Masih terkait APBN, Sri Mulyani menyampaikan menyebut bahwa harus kembali untuk bekerja keras kendati APBN pada bulan ketiga tahun 2022 ini cukup positif dan mengalami surplus.
“(APBN) Harus bersiap-siap bekerja keras untuk menjadi shock absorber lagi, yaitu menjaga ekonomi dan rakyat kami dari gejolak global yang sekarang berasal dari sumber komoditas pangan dan energi,” ujarnya.
Kementerian Keuangan, imbuhnya, mesti melihat tiga hal sekaligus, ke depannya, yakni menjaga keselamatan dan kesehatan rakyat dari ancaman pandemi, menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi agar tidak mengalami perlemahan, serta mengembalikan kesehatan APBN melalui reformasi perpajakan, Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang tengah dan terus dilakukan.
“Fondasi APBN harus terus dibangun dan dijaga secara kuat, disiplin, dan hati-hati karena dia menjadi instrumen yang selalu diandalkan, baik dalam menghadapi shock seperti kesehatan maupun shock dari sisi ekonomi, baik dari sisi komoditas maupun keuangan,” tuturnya.
Penulis: Kontributor/Boy Riza Utama
Admin: Panji A Syuhada
