Bareskrim Polri Duga Program Bagi-bagi Gerobak UMKM Kemendag Dikorupsi

JAKARTA, duniafintech.com – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan bantuan gerobak untuk usaha mikro kecil menengah atau (UMKM) yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada periode 2018 hingga 2019.

Gerobak UMKM Kemendag itu seharusnya disalurkan oleh pemerintah kepada pelaku usaha secara gratis.

“Bahwa (kasus) ini diawali dengan adanya pengaduan masyarakat. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan haknya tapi karena tidak mendapatkan haknya sehingga memberikan laporan pengaduan masyarakat kepada kita,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo, Rabu (8/6). 

Menurutnya, total terdapat 10.700 gerobak yang semula dialokasikan oleh pemerintah untuk disalurkan kepada para pelaku usaha.

Melansir CNN Indonesia, Sabtu (11/6), pada anggaran 2018, nilai dari pengadaan 7.200 gerobak pertama sebesar Rp 49 miliar dengan harga satuan gerobaknya sekitar Rp7 juta.

Baca juga: Agar Makin Maju, Kemenkumham Dorong UMKM Terdaftar Jadi Perseroan Perorangan 

Kemudian pada anggaran 2019 pemerintah mengalokasikan anggaran serupa untuk pengadaan 3.570 unit gerobak dengan harga satuannya sekitar Rp8,6 juta.

“Jadi totalnya ini sebanyak dua tahun anggaran sekitar Rp76 miliar,” jelasnya.

Namun demikian polisi belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Kepolisian mengindikasikan beberapa gerobak fiktif yang tidak didistribusikan oleh pelaku kasus ini.

Selain itu, kata dia, terdapat juga penurunan kualitas gerobak dari sebagaimana yang dicatatkan oleh kementerian.

“Nilainya digelembungkan dan fiktif. Penerima fiktif, bahkan penerimanya tidak sampai,” ucapnya.

“Kasus ini sangat menarik karena kami melihat tujuannya itu mulai untuk perekonomian di pasar kecil,” tambah dia.

Baca juga: Tuding Investasi Kripto Wirda Mansur Penipuan, Pria Ini Ngotot Minta Ganti Rugi

Saat ini, polisi masih melakukan pendalaman dan pengumpulan barang bukti untuk dapat menetapkan tersangka dalam perkara ini.

Menurutnya penyidik telah melakukan penggeledahan dan penyitaan di sejumlah titik untuk mengumpulkan barang bukti. Pasalnya, kata dia, terdapat pejabat di Kementerian yang diduga mendapat keuntungan dari proyek itu.

Dalam kasus ini, polisi mendalami Pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di mana kemungkinan akan terdapat kerugian keuangan negara akibat perilaku korupsi yang dilakukan pejabat negara.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Dalam Negeri terkait kasus tersebut.

Baca juga: BLT UMKM Siap Dicairkan bagi Masyarakat, Nilainya Capai Rp7,68 Triliun

Penulis: Kontributor/Panji A Syuhada