JAKARTA, duniafintech.com – Berita ekonomi hari ini, Pada akhir Agustus 2023, penerimaan perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia masih dalam kondisi terkendali.
Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penurunan penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan bea masuk. Kontraksi ini sebagian besar dipicu oleh normalisasi harga komoditas, penurunan nilai impor, dan restitusi.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati total penerimaan negara hingga akhir Agustus 2023 mencapai Rp1.246,97 triliun. Rinciannya adalah PPH Non Migas sebesar Rp708,23 triliun, PPN & PPnBM Rp447,58 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak lainnya Rp11,6 triliun, dan PPH Migas Rp48,51 triliun. Dalam sektor kepabeanan dan cukai, penerimaan mencapai Rp171,6 triliun atau 56,6% dari target yang ditetapkan.
Baca juga:Â Berita Ekonomi Hari Ini: Neraca Perdagangan Capai US$3,12 Miliar
Meskipun penerimaan bea masuk tetap kuat, penerimaan bea keluar dan cukai mengalami penurunan. Kinerja bea masuk meningkat berkat kenaikan tarif efektif dan penguatan kurs dolar.
“Namun, kinerja bea keluar mengalami penurunan akibat turunnya harga CPO (Crude Palm Oil) dan dampak kebijakan flush out. Selain itu, kinerja cukai hasil tembakau juga menurun karena penurunan produksi,” kata Sri Mulyani.
Sementara itu, dia menuturkan PNBP hingga akhir Agustus 2023 mencapai Rp402,8 triliun, terdiri dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Migas Rp77 triliun, SDA Non Migas Rp97,3 triliun, Kekayaan Negara Dipisahkan Rp65,5 triliun, PNBP Lainnya Rp109 triliun, dan PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp54 triliun.
Sri Mulyani menegaskan pentingnya menjaga APBN yang sehat dan kuat untuk melindungi masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Namun, dia juga mengingatkan bahwa kondisi global yang tidak pasti dapat berdampak pada APBN dan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perlu terus melakukan pemantauan dan kalibrasi terhadap dinamika ekonomi global.
Baca juga:Â Cara Mencairkan Asuransi Astra Life: Perhatikan Konsekuensi Pajak
“Dalam situasi yang terus berubah, pemerintah akan terus berusaha menjaga kesehatan ekonomi dan APBN untuk mendukung pertumbuhan dan pemulihan ekonomi Indonesia,” kata Sri Mulyani.
Realisasi APBN hingga Akhir Agustus 2023: Surplus Rp147,2 T, Keseimbangan Primer Surplus Rp422,1 T
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Agustus 2023 masih mencatatkan surplus sebesar Rp147,2 triliun, dengan keseimbangan primer juga dalam posisi surplus sebesar Rp422,1 triliun. Kondisi ini tercermin dari realisasi pendapatan negara yang telah mencapai Rp1.821,9 triliun atau 74% dari target APBN 2023, tumbuh 3,2%, sementara belanja negara mencapai Rp1.674,7 triliun atau 54,7% dari target APBN 2023.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pembiayaan anggaran mengalami penurunan yang signifikan.
“Karena penerimaan kita masih cukup baik, meskipun tren pertumbuhan sedikit melambat, belanja tetap sesuai dengan yang ditargetkan. Kami melihat pembiayaan anggaran mengalami penurunan yang tajam. Pembiayaan utang kita turun sebesar 40%,” ujar Sri Mulyani.
Baca juga:Â Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Jadi Sorotan Netizen, Sri Mulyani Janji akan Lakukan Perbaikan
Pembiayaan melalui utang tetap berjalan sesuai rencana dan bersifat antisipatif, serta dikelola dengan bijak dengan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan global. Pembiayaan juga diarahkan pada pengelolaan utang yang prudent, efisien, dan akuntabel.
Hingga Agustus 2023, realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang hanya mencapai Rp198 triliun atau 28,4% dari target APBN 2023, mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp332 triliun. Realisasi ini terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto sebesar Rp183 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp15 triliun.
APBN terus meningkatkan kekuatan, kemandirian, dan kesehatannya, sehingga dalam situasi ketika dunia mengalami perubahan cepat dengan inflasi tinggi dan suku bunga yang naik drastis, APBN sebagai instrumen fiskal dapat tetap terjaga dan melindungi.
Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Kontribusi APBN untuk Masyarakat
“Dengan APBN yang kuat, kami dapat menjaga masyarakat dan mendukung perekonomian. APBN yang kuat memungkinkan kami untuk menjalankan tugas kami dalam menjaga stabilitas, mendorong alokasi efisiensi, dan memperbaiki distribusi. Ini merupakan prestasi yang sangat baik,” kata Sri Mulyani.
