JAKARTA, duniafintech.com – Berita ekonomi hari ini terkait Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, mengungkapkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan pangan sebagai langkah dalam mengendalikan laju inflasi.
“Sebagai respons cepat untuk mengendalikan kenaikan harga pangan, pemerintah terus berupaya untuk mengurangi dampak fenomena El Nino dengan melakukan stabilisasi pasokan pangan, khususnya pada komoditas penting seperti beras, guna memastikan ketersediaan pasokan dalam negeri,” ungkap Febrio.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Mendag Tetapkan Daftar Positive Impor
Langkah-langkah tersebut diambil sebagai tanggapan terhadap data inflasi di bulan Oktober, yang mencapai 2,56 persen (year on year/yoy), mengalami peningkatan sedikit dibandingkan dengan angka 2,28 persen (yoy) yang tercatat pada bulan September. Kenaikan inflasi ini dipicu oleh meningkatnya harga pangan yang cenderung fluktuatif.
“Musim kemarau yang berkepanjangan akibat dampak dari El Nino telah menyebabkan penurunan produksi pangan secara umum, sehingga beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, termasuk beras dan berbagai jenis cabai,” tambah Febrio.
Selain menjaga ketersediaan pangan, Febrio juga mengungkapkan bahwa kebijakan operasi pasar, program pangan murah, dan intervensi harga akan terus diterapkan untuk menjaga ekspektasi inflasi.
Dalam konteks lain, Febrio mencatat bahwa inflasi harga yang diatur pemerintah, atau yang dikenal dengan istilah “administered price,” juga mengalami peningkatan tipis, mencapai 2,12 persen (yoy) dari angka 1,99 persen (yoy) seiring dengan tingginya harga minyak mentah. Sementara itu, laju inflasi inti tetap mengalami perlambatan, mencapai 1,91 persen (yoy) dari 2,00 persen (yoy) pada bulan September 2023.
Baca juga:Â Berita Ekonomi Hari Ini: AFPI Hormati Proses Penyelidikan KPPU
Febrio menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap dioptimalkan sebagai bentuk penyangga (shock absorber), terutama dalam menghadapi tekanan akibat fenomena El Nino saat ini.
“Pemerintah akan terus memberikan perlindungan sosial tambahan, termasuk penambahan bantuan beras hingga akhir tahun 2023 dan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino untuk bulan November-Desember, dengan tujuan untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat yang rentan,” jelas Febrio.
Langkah-langkah ini diambil dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, mendukung proses pemulihan, serta melindungi masyarakat Indonesia dari ketidakpastian perubahan global. Meskipun tantangan ekonomi global masih ada, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1 persen pada tahun 2023 dan 5,2 persen pada tahun 2024.
Strategi Kementerian Keuangan Wujudkan Indonesia Emas 2045
Dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah telah mengambil serangkaian kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendorong industrialisasi yang berkelanjutan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah menguraikan beberapa strategi yang dijalankan pemerintah, termasuk investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, penyediaan insentif bagi sektor industri, dan pembangunan infrastruktur.
Menurut Sri Mulyani investasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, bahkan menjadi ciri khas negara dengan pendapatan tinggi.
Baca juga:Â Berita Ekonomi Hari Ini: Pemerintah Berikan Insentif Sektor Properti
“Oleh karena itu, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi dana terbesar diperuntukkan bagi investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, di mana pendidikan mendapatkan alokasi sebesar 20% dan kesehatan sebesar 5,6% untuk tahun depan, sementara subsidi kompensasi mendekati 18%,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Menteri Keuangan juga memaparkan insentif yang diberikan pemerintah kepada sektor manufaktur, baik dalam hal penerimaan negara, pengeluaran, maupun pembiayaan. Dalam hal penerimaan negara, pemerintah memberikan berbagai insentif seperti tax holiday, tax allowance, dan skema pajak yang ditanggung pemerintah (DTP).
“Kami memberlakukan program seperti tax holiday, tax allowance, serta skema pajak yang ditanggung pemerintah (DTP). Sebagai contoh, saat ini kami meluncurkan insentif properti untuk meningkatkan permintaan dan mendorong penawaran di sektor properti,” jelasnya.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Bank Mandiri Lepas Saham Axa Mandiri
Selain itu, pemerintah memberikan dukungan fiskal bagi sektor industri melalui investment allowance dan super tax deduction untuk pendidikan dan pelatihan vokasi.
“Kami juga memberikan investment allowance yang mengurangi 30% dari total nilai investasi dalam 45 sektor usaha, termasuk dalam proses hilirisasi. Jika Anda berinvestasi dalam pendidikan atau pelatihan vokasi, Anda bahkan bisa mendapatkan super deduction,” tambah Sri Mulyani.
Pemerintah juga terus berkomitmen untuk meningkatkan daya saing melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan produktivitas.
Baca juga:Â Berita Ekonomi Indonesia: Kinerja Penjualan Eceran Bertumbuh
“Kementerian Keuangan akan terus memanfaatkan pendapatan yang kami terima, baik dalam bentuk pajak atau insentif lainnya, serta dukungan yang kami berikan dalam hal pengeluaran, termasuk investasi dalam SDM, infrastruktur, dan reformasi birokrasi. Semua upaya ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memajukan berbagai aspek kebijakan,” pungkasnya.
