JAKARTA, duniafintech.com – Berita ekonomi hari ini terkait angka Inflasi Indonesia terus melanjutkan tren penurunan hingga akhir semester I tahun 2023. Inflasi bulan Juni 2023 tercatat 3,5 persen (year on year/yoy), menurun dari bulan Mei yang sebesar 4,0 persen (yoy).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan semua komponen pembentuk inflasi menunjukkan tren penurunan. Inflasi inti tercatat 2,6 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan bulan Mei yang sebesar 2,7 persen (yoy). Sementara itu, inflasi harga diatur pemerintah atau administered price melanjutkan tren menurun, meskipun masih berada pada level yang cukup tinggi yaitu 9,2 persen (yoy).
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Pemerintah Tidak Naikkan Tarif Listrik
“Dari sisi pangan, inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food juga terkendali. Berbagai kebijakan pengendalian harga pangan terus konsisten dilakukan,” kata Febrio
Febrio menjelaskan peningkatan stok pangan secara berkala dan pelaksanaan Gelar Pangan Murah di seluruh Indonesia berdampak signifikan pada penurunan inflasi volatile food hingga mencapai 1,2 persen (yoy) pada Juni 2023.
“Ini jauh lebih rendah dibandingkan puncak tekanan inflasi pangan yang terjadi pada bulan Juli 2022 di level 11,5 persen (yoy). Meskipun demikian, beberapa komoditas, seperti daging dan telur ayam, mengalami peningkatan harga akibat kenaikan permintaan seiring perayaan Iduladha serta kenaikan harga pakan dan bibit ayam,” ujar Febrio.
Ke depan, dia menambahkan bahwa pemerintah akan terus mewaspadai potensi risiko El Nino pada inflasi pangan, di antaranya melalui program edukasi ke petani terkait strategi tanam dan mendorong optimalisasi penggunaan infrastruktur pengelolaan air untuk meminimalkan risiko gagal panen.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Menkeu Ungkap Realisasi APBN Capai 32,8%
Pemerintah akan terus berupaya mengendalikan inflasi dengan mengantisipasi risiko-risiko yang dapat menyebabkan gejolak harga guna mencapai sasaran inflasi 3,0±1,0 persen di akhir 2023.
“Upaya pengendalian inflasi secara menyeluruh akan terus diperkuat dengan koordinasi pusat dan daerah, termasuk dalam mengoptimalkan APBN dan APBD dalam menjaga stabilitas harga,” kata Febrio.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk tetap konsisten menjaga inflasi tahun 2023 pada kisaran 3,0% ± 1% untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di tengah masih adanya potensi risiko inflasi ke depan.
“Kalau di Indonesia, kalau bicara inflasi, kita bilangnya 3,0% ± 1% itu di dalam APBN dan menjadi indikatornya bank sentral,” ujar Sri Mulyani.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga 5,75%
Dia mengungkapkan terdapat beberapa langkah strategis yang dilakukan untuk menjaga inflasi melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah, seperti memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional.
Di sisi lain, dia menambahkan bahwa Pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah atau administered prices dan inflasi komponen volatile food, utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional sehingga pada akhir tahun berada dalam kisaran 3,0 hingga 5,0 persen.
“Sehingga untuk Indonesia, menangani inflasi enggak selalu harus pakai monetary policy. Makanya, Pak Gubernur (Bank Indonesia) naikin suku bunganya enggak setinggi dan seekstrim bank sentral negara lain, tapi inflasi Indonesia turun. Karena apa? Karena kita menangani dari sisi pemerintah, sisi (volatile) food, dan administered price,” kata Sri Mulyani.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: OJK Terbitkan Aturan Baru Cegah Pencucian Uang
Pengendalian inflasi menjadi salah satu kebijakan jangka pendek yang ditujukan untuk membangun pijakan yang kokoh dalam mewujudkan agenda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, baik pusat dan daerah, serta Bank Indonesia perlu terus berkolaborasi dalam menjaga stabilitas harga, serta memastikan kelancaran distribusi dan pasokan komoditas esensial.
