JAKARTA, duniafintech.com – Berita ekonomi hari ini mengenai pemerintah Indonesia menetapkan target penerimaan pajak pada tahun 2014 sebesar Rp 1.988,9 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 9,4% dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp 1.818,2 triliun.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyatakan optimisme terhadap pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2024. Hal ini diharapkan dapat didukung oleh kebijakan pajak yang optimal serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Penerimaan pajak tahun 2024 diharapkan tumbuh meningkat dibandingkan tahun 2023 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan didukung oleh berbagai kebijakan pajak yang optimal,” jelas Dwi.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Pemerintah Tambah 10 % Saham Freeport
Meskipun terdapat pertumbuhan positif pada penerimaan pajak hingga September 2023, yang mencapai Rp 1.387,78 triliun atau 80,78% dari target, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penerimaan. PPh Non Migas memberikan kontribusi sebesar Rp 771,75 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp 536,73 triliun, PBB dan Pajak Lainnya sebesar Rp 24,99 triliun, serta PPh Migas sebesar Rp 54,31 triliun. Namun, terjadi kontraksi pada PPh Migas akibat moderasi harga minyak bumi dan gas alam.
Kinerja penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Penerimaan pajak diproyeksikan tumbuh lebih rendah pada akhir tahun ini (5,9%) dibandingkan dengan pertumbuhan hingga Agustus 2023 (6,4%).
Tantangan di tingkat global, seperti ketegangan geopolitik dan perang Rusia-Ukraina yang belum selesai, dapat memberikan dampak terhadap upaya mencapai target pajak pada tahun depan.
“Selain itu, perubahan iklim, perkembangan digitalisasi yang cepat, dan tensi antara Amerika Serikat dan China menjadi faktor tambahan yang perlu dicermati,” kata Dwi.
Meskipun demikian, penerimaan pajak diperkirakan dapat mencapai realisasi lebih besar dari target APBN 2023 sebesar Rp 1.718 triliun. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, efek kenaikan harga komoditas tahun 2022, dan profit tahun 2022 pada SPT Tahunan memberikan dampak positif.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Pemerintah Naikan Subsidi Motor Listrik
Di akhir tahun 2023, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) diharapkan tumbuh 10,9% menjadi Rp 811,4 triliun. Pajak Penghasilan diproyeksikan tumbuh 8,6% menjadi Rp 1.139,8 triliun. Sementara PBB dan Pajak Lainnya diperkirakan tetap sebesar Rp 37,7 triliun.
“Strategi pemberian insentif perpajakan yang tepat diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta merangsang transformasi ekonomi yang berkelanjutan,” kata Dwi.
Utang Luar Negeri Indonesia Turun pada Triwulan III 2023
Bank Indonesia merilis data terbaru terkait Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III 2023. Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, ULN Indonesia mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
Pada akhir triwulan III 2023, ULN Indonesia mencapai 393,7 miliar dolar AS, mengalami penurunan dari posisi 396,5 miliar dolar AS pada akhir triwulan II 2023. Kontraksi pertumbuhan ULN secara tahunan mencapai 0,1%, melanjutkan kontraksi sebesar 1,2% pada triwulan sebelumnya.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Pertumbuhan Ekonomi Tetap Terjaga Stabil
ULN pemerintah turun pada triwulan ini, mencapai 188,3 miliar dolar AS, turun dari 192,5 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya. Namun, secara tahunan tumbuh sebesar 3,3%.
“Penurunan ini dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain, seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat,” kata Erwin.
Haryono menjelaskan bahwa ULN pemerintah dikelola dengan hati-hati untuk menjaga kredibilitas. Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Pemanfaatan ULN diarahkan untuk mendukung upaya pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, termasuk sektor kesehatan, administrasi pemerintah, pendidikan, konstruksi, dan jasa keuangan.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Pemerintah Berikan Insentif Sektor Properti
ULN swasta tetap terkendali, mencapai 196,0 miliar dolar AS pada akhir triwulan III 2023. Meskipun lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,8% secara tahunan.
“Kontraksi ini bersumber dari lembaga keuangan dan perusahaan nonkeuangan,” kata Erwin.
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 28,9%, dengan dominasi ULN jangka panjang sebesar 87,6%. Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk menjaga struktur ULN yang sehat.
Baca juga: Berita Ekonomi Indonesia: Pemerintah Bentuk Bursa CPO
Erwin Haryono menekankan bahwa ULN akan terus dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
“Koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dan Pemerintah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia,” kata Erwin.
