JAKARTA, duniafintech.com – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) saat ini tengah merancang kebijakan untuk penyediaan rumah bagi para pekerja informal seperti ojek online (ojol). Rencananya kebijakan ini akan diterapkan pada bulan bulan.
Menurut Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto pihaknya akan bekerja sama dengan perbankan plat merah yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kebijakan produk tersebut bukan hanya mencakup ojek online tetapi para pekerja informal agar bisa mengakses KPR.
Selain bekerjasama dengan pihak perbankan, Adi mengungkapkan pihaknya juga bekerjasama dengan beberapa agregrator seperti Grab Bike dan Gojek agar dapat membantu proses verifikasi dan penilaian pekerjaan, apakah layak untuk mendapatkan akses KPR. Setelah melakukan verifikasi, proses selanjutnya diserahkan kepada pihak perbankan.
Baca juga:Â Tips Menabung Untuk Beli Rumah: Untuk Mahasiswa, Simak Yuk!
“Jadi pihak rekan ojol ini seperti Grab dan Gojek memberikan referensi, apakah ojol ini memiliki rumah atau tidak dan melihat rekam jejaknya. Kemudian perbankan BTN akan menilai apakah pihak bersangkutan masuk daftar hitam kredit atau tidak,” kata Adi.
Dia mengungkapkan saat ini pihaknya ditargetkan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Target penyaluran rumah tersebut hingga 229 ribu unit rumah, namun hingga sekarang program tersebut baru terealisasi sebanyak 50 ribu unit.
“Itu baru khusus masyarakat berpenghasilan tetap. Nah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sama sekali belum tersentuh,” kata Adi.
Adi menambahkan kalangan MBR diantaranya adalah penghasilan tidak tetap seperti ojek online, pekerja dengan memiliki status tidak tetap, PKWT, honorer.
Baca juga:Â Tips Beli Rumah KPR, Ketahui Juga Daftar Biayanya di Sini
Dia mengharapkan dengan adanya produk tersebut dapat membantu meningkatkan jumlah penyaluran rumah subsidi berbasis skema FLPP. Sebab, hal itu mendukung menuju cita-cita Indonesia Emas 2045 yang bebas bakclog perumahan.
Dia mengungkapkan untuk angka backlog atau kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu mencapai 12,7 juta. Sementara untuk kebutuhan tiap tahunnya terdapat sekitar 780 ribu rumah tangga yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
