JAKARTA, duniafintech.com – PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau dikenal sebagai JNE viral di jagat maya dalam beberapa waktu belakangan. Hal itu terjadi setelah netizen alias warganet menggemakan tanda pagar/tagar (hashtag) boikot JNE.
Mencuatnya tagar boikot JNE ini sejalan dengan beredarnya pamflet online berisi lowongan pekerjaan sebagai kurir JNE Express. Salah satu akun warganet mempertanyakan maksud poster ini kepada akun Customer Services Twitter JNE.
“Apa maksudnya @JNECare hanya memprioritaskan karyawan hanya untuk yang muslim saja, apakah non muslim tidak diakui di negeri ini?,” cuit @pencerah__, Selasa (7/12) kemarin.
Unggahan itu sejauh ini telah menerima 216 komentar, 266 retweet, dan 490 like. Bahkan, akun ini juga menuliskan hashtag boikot JNE dan menandai beberapa kementerian.
Sepintas lalu, memang tidak ada yang aneh dari lowongan kerja itu. Namun, saat masuk ke bagian persyaratan kedua, yaitu pelamar diwajibkan beragama Islam, hal ini langsung memicu pro dan kontra dari netizen.
Poster ini sendiri diketahui berasal dari Cabang JNE di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Perusahaan ini berada di bawah naungan CV Bangun Banua Lestari, yang merupakan mitra dari JNE. Menurut sebagian warganet, lowongan kerja itu diskriminatif.
Boikot JNE, Pihak JNE Buka Suara
Pihak JNE sendiri memberikan klarifikasi terkait kegaduhan ini lewat akun Instagram resmi perusahaan. Menurut JNE, kejadian itu adalah pelanggaran standar operasional prosedur (SOP). Pasalnya, perusahaan menerapkan nilai-nilai keberagaman dan perbedaan.
“JNE hadir di Indonesia selama 31 tahun, dan dibangun oleh manajemen dan karyawan/karyawati yang berasal dari beragam suku bangsa, ras, dan agama,” demikian bunyi caption JNE pada unggahan instagram @jne_id, kemarin.
Bahkan, perseroan pu mengklaim bahwa mereka sudah banyak mengadakan aktivitas bagi pegawai dengan latar agama berbeda, misalnya ibadah umroh, pengiriman gratis Al-Qur’an dan Alkitab, santunan bagi panti asuhan Muslim, Kristiani, Hindu, dan Buddha, sampai konten ibadah Jumat dan Minggu.
Terkait hal ini, manajemen JNE bakal memberikan sanksi tegas berupa pemutusan hubungan kerja sama dengan pihak mitra dan pemutusan hubungan kerja kepada oknum karyawan yang terlibat dalam kasus tersebut.
“Kami memberikan sanksi dengan pemutusan hubungan kerja sama dengan pihak mitra,” katanya, seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (8/12).
Untuk oknum karyawan yang terkait dengan kasus ini, imbuhnya, akan dilakukan pemutusan hubungan kerja. Ia pun menegaskan bahwa JNE dibangun oleh manajemen dan karyawan yang berasal dari beragam suku bangsa, ras, dan agama. Karena itu, ia juga memastikan bahwa pihaknya sangat memegang teguh nilai-nilai toleransi.
“Kami juga mengutamakan toleransi dan saling menghormati serta menghargai perbedaan,” sebutnya.
JNE, lanjutnya, senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dan suku yang direalisasikan dalam berbagai aspek pada aktivitas perusahaan, mulai dari kegiatan keagamaan karyawan, apresiasi perjalanan ibadah bagi karyawan dengan masa kerja 10 tahun (umrah, hollyland tour, dan lain-lain), serta beragam aktivitas lainnya.
Bukan Kali Pertama JNE Diboikot
Untuk diketahui, perusahaan ini bukan kali pertama diboikot oleh netizen. JNE pun sebelumnya terkena dampak tagar Boikot JNE pada Desember 2020 silam. Kala itu, tagar ini mencuat setelah foto Sekjen HRS Center Haikal Hassan yang sedang berpose dengan sejumlah wanita yang mengenakan seragam JNE di depan spanduk bertuliskan Pengajian 2 Bulanan beredar di dunia maya.
JNE sendiri memang rutin menyelenggarakan pengajian untuk karaywannya. Pengajian karyawan JNE dengan tamu Haikal ini pun memang disambut antusias oleh karyawan dengan berfoto bersama.
Penyebab lainnya adalah ucapan selamat ulang tahun dari Ustaz Abdul Somad (UAS) untuk JNE. Komentar miring langsung membanjiri akun media sosial jasa ekspredisi itu. Bahkan, muncul kata-kata rasis dengan melabeli JNE sebagai kadal gurun. Suasana perpolitikan Indonesia saat itu memang masih memanas selepas Pilpres 2019.
Padahal, pada perayaan HUT ke-30 JNE itu, ada juga ucapan dari Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan Gubernur DKI, Anies Rasyid Baswedan. Dalam kejadian itu, Presiden Direktur JNE, Mohamad Feriadi, bahkan ikut turun tangan membantah tuduhan bahwa pihaknya punya afiliasi dengan kelompok organisasi kemasyarakatan tertentu.
“Demi Allah bahwa JNE adalah organisasi yang netral. JNE tidak berafiliasi dengan organisasi, kelompok, atau perorangan mana pun,” ucapnya, seperti diberitakan Antara.
Ia menegaskan, tidak benar bahwa ormas yang dikaitkan dengan perusahaannya punya saham di JNE. Dirinya juga mengklaim bahwa bisnis JNE tidak terganggu oleh adanya kabar tersangkut hukumnya ormas itu ke pihak berwajib. Dalam pandangannya, ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan “suhu perpolitikan yang memanas” untuk menjungkalkan JNE dari persaingan usaha jasa ekspedisi di tanah air.
Penulis: Kontributor
Editor: Anju Mahendra
