27.1 C
Jakarta
Senin, 23 Desember, 2024

Cegah Pencucian Uang, Rumania Segera Regulasi Blockchain dan Kripto

DuniaFintech.com â€“ Uni Eropa dan Bank Sentral Eropa ingin menciptakan kesatuan kerangka hukum yang akan membatasi anonimitas transaksi mata uang kripto, terutama dalam spektrum pencucian uang, pendanaan teroris dan penggelapan pajak. Metode kontrol yang paling sederhana dan mungkin satu-satunya yang mungkin dalam hal transaksi mata uang digital adalah dengan memeriksa rute mata uang fiat. Setiap pembelian mata uang digital dengan uang fiat dan sebaliknya dipantau melalui penyedia pertukaran.

Karena tidak ada kerangka hukum di Uni Eropa untuk memberikan definisi dan regulasi tentang mata uang digital, layanan valuta asing digital, dan penyedia custodian wallet, hal ini telah terwujud dengan adopsi Arahan Anti Pencucian Uang Kelima dan Petunjuk Pembiayaan Terorisme, yang juga disebut 5AMLD (Fifth Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Directive). Aturan ini merupakan implementasi langkah-langkah tambahan mengenai transparansi transaksi keuangan.

Mengenai langkah-langkah yang diterapkan oleh Rumania, pada 18 Juli 2019, Bagian I, Undang-Undang Nomor 129/2019 untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris diterbitkan dalam Lembaran Berita Resmi Rumania. Namun, itu tidak sepenuhnya mengubah 5AMLD, menghilangkan kategori entitas pelaporan, seperti yang ada di bidang kripto aset.

Baca Juga:

Untuk merampingkan mekanisme dalam mencegah dan memberantas pencucian uang hingga batas yang ditentukan oleh arahan dan untuk menghindari konsekuensi keuangan yang mungkin timbul dari prosedur pelanggaran, Pemerintah Rumania mengadopsi Ordonansi Darurat pada tanggal 1 Juli 2020, tentang perubahan dan melengkapi UU No. 129/2019, disebut GEO, yang juga mentransformasikan sisa 5AMLD ke dalam undang-undang Rumania.

Setelah adopsi GEO, penyedia pertukaran akan memantau pembelian mata uang digital dengan mata uang fiat dan sebaliknya sekarang harus disahkan jika mereka beroperasi di Rumania.

Semua Penyedia Layanan Pertukaran Harus Mendaftarkan Entitasnya

Sementara itu, menurut Ordonansi Darurat yang diadopsi oleh pemerintah, mereka yang menyediakan layanan pertukaran antara mata uang virtual dan mata uang fiat, serta penyedia dompet digital, harus mengotorisasi atau mendaftar kepada komisi untuk otorisasi kegiatan valuta asing. Pasal 301 baru yang diperkenalkan mengatur dan merinci bagaimana cara pendaftaran dan berkas-berkas apa saja yang diminta sebagai persyaratannya. 

Penyedia layanan pertukaran adalah entitas yang menyediakan pertukaran mata uang virtual, mata uang reguler dan uang kertas yang dianggap sebagai alat pembayaran yang sah dan mata uang elektronik suatu negara, yang diterima sebagai alat pertukaran di negara penerbit.

(DuniaFintech/ Dita Safitri)

Iklan

mau tayang di media lain juga

ARTIKEL TERBARU