duniafintech.com – Pendiri dan CEO overstock, platform perdagangan raksasa, mengatakan bahwa blockchain dapat membuat pemerintah “Tidak dapat disuap,” dalam sebuah wawancara dengan MarketWatch yang diterbitkan pada 12 Februari.

Usul CEO Overstock: Pemanfaatan Teknologi Blockchain

Patrick Byrne, CEO overstock tersebut dilaporkan mengatakan bahwa layanan pemerintah telah mencapai titik balik untuk perubahan mendasar struktur mereka. Dimana teknologi blockchain, menurut pendapatnya, akan menjadi solusi optimal.

Byrne mengusulkan untuk membangun layanan pemerintahan, satu set aplikasi buat perusahaan. Dimana di antara perusahaan itu dapat membawa blockchain ke berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah. Dan pada akhirnya akan “membuat pemerintah lebih efisien, murah, dan tidak mampu disuap.

Dia  menyatakan bahwa:

“Kita bisa melangkah ke Venezuela dengan enam laptop dan menciptakan tidak hanya masyarakat yang berfungsi tetapi bisa dibilang satu dengan sistem pemerintahan paling maju di dunia. Kita bisa membawa mereka bank sentral di laptop. Semua orang di Venezuela mengunduh aplikasi gratis, dan tiba-tiba Anda memiliki sistem moneter paling canggih di planet ini. “

Byrne dilaporkan mengungkapkan bahwa ia berharap dapat menyelesaikan kontrak dengan lebih dari satu negara berdaulat dalam waktu dekat untuk mulai merombak layanan pemerintah mereka secara radikal.

Penggunaan Bitcoin untuk Membayar Pajak

Pada bulan Januari, Overstock.com mengumumkan akan membayar sebagian pajak bisnisnya di negara bagian Ohio menggunakan Bitcoin (BTC). Pembayaran pajak itu melalui platform pembayar pajak cryptocurrency yang baru-baru ini diluncurkan, OhioCrypto.com.

Byrne mengatakan bahwa adopsi pemerintah atas cryptocurrency dan teknologi baru lainnya, perlu disertai dengan undang-undang yang bersahabat. Itu adalah “cara terbaik untuk memastikan AS tidak kehilangan tempat di garis depan ekonomi global yang terus maju.”

RUU Crypto di Venezuela

Baru-baru ini Venezuela menetapkan RUU crypto baru. Dimana menetapkan kerangka hukum untuk industri secara resmi mulai berlaku. Undang-undang tersebut juga memperkenalkan konsep aset kripto yang berdaulat, mata uang apa pun yang diterbitkan di Venezuela dan disahkan oleh pemerintah, juga menetapkan lisensi wajib untuk entitas pertambangan dan pertukaran kripto, dan memperkenalkan denda untuk kegiatan tanpa izin.

Pada bulan Desember, Profesor Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Harvard, Kenneth Rogoff mengatakan bahwa pemerintah di seluruh dunia pada waktunya akan “mengatur dan menyesuaikan” inovasi kelas aset baru seperti cryptocurrency, karena regulasi global yang terkoordinasi pada akhirnya akan berusaha untuk “membasmi sistem yang dibangun secara pribadi: ”

“Cara yang tepat untuk memikirkan koin cryptocurrency adalah sebagai tiket lotre yang terbayar di masa depan dystopian di mana koin tersebut digunakan di negara-negara nakal dan gagal, atau mungkin di negara-negara di mana warga negara telah kehilangan semua kemiripan privasi. Bukan kebetulan bahwa disfungsional Venezuela adalah penerbit pertama cryptocurrency yang didukung negara (“petro”). “

-Kamlet Rosse-