24.5 C
Jakarta
Sabtu, 13 Agustus, 2022

Pemerintah Inginkan E-Commerce Transparan Tampilkan Pajak & Bea Cukai

duniafintech.com – Untuk meningkatkan transparansi transaksi digital, Pemerintah dalam waktu dekat akan mewajibkan para pelaku e-commerce untuk menampilkan keterangan pajak yang dikenakan untuk produk impor yang dijual kepada konsumen. Aturan ini dilakukan dapat menciptakan transparansi kepada publik, sekaligus memberikan kemudahan administrasi bea cukai.

Heru Pambudi selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai menuturkan dalam acara seminar digital economy and e-commerce, selama ini label harga ditoko online tak mencantumkan tarif pajak yang dikenakan atas barang impor sehingga dinilai tak ada transparansi dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, bagi pelaku toko-toko online atau e-commerce diwajibkan menempelkan pajak impor yang dikenakan disetiap barang. Selain itu pemerintah kini tengah menganalisa kebijakan ini dan akan segera diterapkan.

Baca Juga : Bagaimana Peran Penasihat Investasi Di Indonesia?

Heru menambahkan dengan adanya penerapan ini, pemerintah akan mengintegrasikan data dari platform online dengan data dari bea cukai. Sehingga ketika pengiriman dilakukan, pungutan bea masuk dapat langsung dilakukan oleh bea cukai. Bea masuk ini akan berlaku terhadap semua produk yang diperdagangkan melalui e-commerce. Pemberlakuan tersebut, mekanismenya sama seperti ketika menerima bill di restoran, pembeli akan memperoleh rincian pembelian, pajak, dan tarif bea masuk saat akan melakukan pembayaran.

Penerapan bea masuk bagi transaksi cross border ini bukan hal yang baru. Melainkan hanya sebagai peralihan pencatatan. Sehingga Kementerian Keuangan dapat menerapkan penarikannya melalui sistem online agar dapat memberikan upaya transparansi terhadap masyarakat Indonesia yang berbelanja di platform e-commerce. Dengan langkah yang dilakukan pemerintah akan membuat transaksi lebih mudah serta lebih cepat bagi semua pihak. Bagi pihak konsumenpun dapat mendapatkan transparansi transaksi dan platform e-commerce tidak dapat mengubah harga sesukanya sehingga platform tidak punya kepentingan melakukan under atau over price.

Baca Juga : Sygnum Jadi Bank Aset Digital Pertama yang Dilisensi dan Diregulasi

Mari Elka Pangestu, Mantan Menteri Perdagangan mendukung langkah pemerintah untuk penetapan pajak online. Menurutnya, sistem pembayaran di platform tersebut yang akan mencantumkan transaksi pembeli seperti di luar negeri. Mari menambahkan kehadiran toko online tak akan mengganggu eksistensi toko konvensional. Bahkan saat ini, banyak pula toko online yang membuka toko konvensional karena masih banyak orang yang ingin melihat barang sebelum membeli.

-Vidia Hapsari-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Berita Fintech Indonesia: Daftar Pinjol 24 Jam Langsung Cair

JAKARTA, duniafintech.com – Berita fintech Indonesia hari ini akan membahas tentang daftar pinjaman online 24 jam langsung cair yang bisa kamu coba. Penting diketahui bahwa...

Menteri Bahlil: Siap-Siap Untuk Kenaikan Harga BBM Subsidi

JAKARTA, duniafintech.com - Pemerintah memberikan sinyal akan terjadi kenaikan harga BBM subsidi, lantaran harga minyak dunia sudah melampaui harga minyak di APBN sekitar US$63...

Makin Populer, Ini Dampak Positif Metaverse dalam Kehidupan

JAKARTA, duniafintech.com - Dampak positif Metaverse dalam kehidupan sehari-hari cukup beragam. Teknologi ini bisa mendukung aktivitas manusia.  Saat ini dunia digital atau metaverse ini tengah...

Seberapa Penting Asuransi Persalinan? Cari Tahu Yuk di Sini!

JAKARTA, duniafintech.com – Asuransi persalinan atau asuransi melahirkan punya banyak manfaat sehingga tentunya sangat penting untuk dimiliki. Asuransi ini adalah jenis asuransi yang memberikan manfaat...

Cara Top Up OVO lewat Panin Bank, Pasti Praktis dan Aman!

JAKARTA, duniafintech.com – Cara top up OVO lewat Panin Bank berikut ini tentunya penting diketahui oleh para pengguna kedua layanan keuangan ini. Kemajuan teknologi seperti...
LANGUAGE