duniafintech.com – India, negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke dua di dunia, dengan populasi lebih dari satu miliar jiwa ini dianggap sebagai negara revolusi Bitcoin.
Paska pengumuman rencana demonetisasi oleh pemerintah India pada tanggal 8 November 2016, yang menimbulkan sekitar 86% uang tunai di negara itu menjadi tidak berharga, membuat sebagian besar masyarakat di India beralih ke Bitcoin.
Tindakan demonetisasi itu adalah upaya untuk meminimalkan aktivitas ilegal yang bisa berakibat pada kehancuran ekonomi negara itu, seperti penggunaan uang palsu untuk mendanai teroris. Namun, langkah positif tersebut di sisi lain juga menyebabkan gangguan ekonomi yang signifikan, dan kekecewaan nasional, sehingga masyarakat mencari jalan alternatif yang bisa mereka percayai untuk bertransaksi, menyimpan kekayaan, dan menghindari intervensi pemerintah.
Terkait hal itu, India mengumumkan rencana agresif mereka untuk menjadi masyarakat digital pertama dan Bitcoin adalah pemeran utama dalam hal itu.
Selain kebijakan pemerintah, alasan utama lain mengapa India menjadi negara revolusi Bitcoin adalah karena kurangnya infrastruktur perbankan mereka. Berdasarkan PDB nominal, yaitu sekitar $2,5 triliun, India adalah negara ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Namun, masih terdapat 233 juta orang di India yang tidak memiliki rekening bank.
Artinya, Bitcoin memiliki potensi untuk menjembatani kesenjangan itu. Di mana untuk mendapatkan rekening bank, seseorang harus memiliki identifikasi dan alamat tetap, di samping beberapa informasi lainnya yang bagi banyak orang di India cukup sulit. Akibatnya, banyak penduduk di India yang memiliki akses terbatas pada sistem berbasis uang tunai. Dan hal itu tentu menghalangi jangkauan ekonomi mereka. Dalam penggunaan Bitcoin tidak melakukan diskriminasi seperti itu. Sebaliknya, semua transaksional keuangan di dunia bisa memanfaatkan cryptocurrency ini.
Baca juga: duniafintech.com/di-india-harga-bitcoin-tembus-1080-us-dollar
Mengapa India Sempurna untuk Revolusi Bitcoin?
Di negara berkembang seperti di India, hanya 41% orang memiliki rekening bank dibandingkan dengan 89% di negara maju. Sebagian besar individu di negara berkembang tidak akan pernah mengalami bentuk-bentuk perbankan modern yang dikembangkan oleh negara maju, dan setiap perubahan terhadap hal ini memerlukan pengenalan perubahan secara bertahap untuk memastikan penyebaran yang efisien. Namun dengan adanya Bitcoin, orang-orang di negara berkembang sekarang memiliki kesempatan untuk melewati infrastruktur perbankan yang ada saat ini, dan bergerak menuju sistem keuangan terdesentralisasi.
India dianggap sebagai tempat yang tepat untuk adopsi Bitcoin karena sikap masyarakat terhadap sistem keuangan mereka yang ada sekarang. Sebagaimana yang disebutkan di awal artikel ini, India baru-baru ini mengalami periode demonetisasi agresif, di mana memaksa penduduknya untuk menyetorkan catatan nilai uang kertas yang mereka miliki ke bank, sehingga bisa dikeluarkan dari pasokan uang.
Demonetisasi di India mengakibatkan negara tersebut mengalami peningkatan permintaan atas Bitcoin karena lebih memercayai sistem baru yang jauh dari kendali pemerintah dan bank, yaitu dengan sistem digital.
Bahkan pada tanggal 2 Juli 2015, Presiden India, Narendra Modi, mengumumkan rencana reformasi digitalnya yang disebut Digital India. Kampanye ini bertujuan untuk membuat layanan pemerintah tersedia secara elektronik, memperbaiki infrastruktur digital di India, dan meningkatkan konektivitas internet di negara ini. Tujuan utama Digital India sekaligus untuk memberdayakan teknologi di India guna membantu pandangan positif Bitcoin di tingkat pemerintah.
Dalam waktu beberapa bulan ini, telah banyak yang berspekulasi bahwa India akan melegitimasi Bitcoin seperti halnya Jepang. Maraknya pertumbuhan Bitcoin di India tidak luput dari perhatian pemerintah, khususnya menteri keuangan India, Arun Jaitley. Menurut laporan lokal, Jaitley telah menghadiri pertemuan antar kementerian untuk membahas hal-hal yang terkait dengan mata uang digital. Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh utama dari parlemen India. Setelah pertemuan itu, Jaitley membuat pernyataan resmi yang menyoroti laporan mendalam tentang Bitcoin, yang akan dirilis pada bulan Juli ini dan akan menjelaskan visi Bitcoin.
Legitimasi Bitcoin telah ditetapkan di Jepang, dan India sepertinya akan menyusul. Bagaimana dengan di Indonesia?
Terkait hal itu, Tatra selaku Bisnis Development di Bitcoin Indonesia (www.bitcoin.co.id), mengemukakan pendapatnya bahwa:
Seiring berjalannya waktu Bitcoin semakin kuat, meskipun dalam perjalanannya tidak begitu mulus karena ada beberapa investor yang kerap berspekulasi dalam berdagang cryptocurrency ini. Setiap kebijakan pemerintah dapat membawa dampak tersendiri untuk masyarakat yang pada akhirnya membuat masyarakat berpikir dan memutuskan sendiri akan menaruh aset mereka di mana. Kini Bitcoin menjadi pilihan menarik untuk mempertahankan aset. Seperti diketahui, selain China, India mempunyai market yang besar untuk Bitcoin. Bila India sudah melegitimasi Bitcoin, kemungkinan besar masa depan untuk Bitcoin akan semakin cemerlang.”
Written by: Sintha Rosse
